Dinas Kehutanan Papua Barat : Kegiatan Seminar Nasional Sistem Pengelolaan Hutan Lestari Dengan Tema "Sistem Pengelolaan Hutan Yang Tepat Menjamin Kelestarian Hutan" Di Provinsi Papua Barat Pada Tanggal 2 - 3 Desember 2013 di Hotel Valdos Manokwari

Potensi Investasi

Login





Designed by: @dishut Provinsi Papua Barat

Dinas Kehutanan Papua Barat
Informasi Hutan Papua Barat
Ditulis oleh Administrator   
Selasa, 05 Agustus 2008 01:11

 

Provinsi Papua Barat merupakan salah satu Provinsi  Baru di Indonesia, merupakan pemekaran dari Provinsi  Irian Jaya (sekarang Papua) sejak tahun 2004, memiliki luas hutan yang relatif masih utuh dibanding dengan provinsi lain di Indonesia bagian Barat.   Sebagai suatu provinsi yang memiliki kawasan hutan alam yang luas dengan tutupan hutan relatif masih utuh tentunya  menjadi tumpuan harapan sebagai benteng terakhir yang perlu dipertahankan guna  meredam perubahan iklim dan pemanasan global yang menjadi isu utama dewasa ini.

Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat selaku pemangku kawasan hutan di daerah memiliki tanggung jawab dalam kepengurusan dan pengeloloaan hutan produksi dan hutan lindung, sedangkan hutan konservasi kepengurusannya merupakan tanggung jawab pusat cq. Unit Pelaksana Teknis (UPT)  Kementerian Kehutanan di daerah.  Dinas kehutanan Provinsi Papua Barat, dalam melaksanakan kepengurusan hutan yang menjadi tanggung jawabnya selain menyelenggarakan tata kelola umum pemerintahan, juga melaksanakan tata kelola teknis kehutanan.  Acuan dan mekanisme dalam tata kelola teknis kehutanan terutama dalam hal pemanfaatan hutan sesuai dengan batasan-batasan yang diatur dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 yang mengamanatkan bahwa pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat dan dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.  Selanjutnya pada Pasal 18 dalam peraturan pemerintah tersebut dinyatakan bahwa pemanfaatan hutan dapat dilakukan pada seluruh kawasan hutan, yaitu  Hutan konservasi, kecuali  cagar alam, zona inti dan zona rimba, kawasan hutan linadung dan Hutan Produksi.

Secara operasional, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Irian Jaya Barat. Mengacuh kepada peraturan daeraqh tersebut dinyatakan bahwa Dinas Kehutanan dan perkebunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kehutanan dan perkebunan serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.  Untuk  menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi (a) merumuskan kebijakan teknis dibidang kehutanan dan perkebunan; (b); pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas kabupaten/kota di bidang kehutanan dan perkebunan;(c). pembinaan teknis dibidang kehutanan dan perkebunan;(d) pengelolaan unit pelaksana teknis dinas; (e) pembinaan jabatan fungsional; dan (f) pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi tersebut perlu dievaluasi dan dipertanggungjawabkan secara berkala sebagai akuntabilitas  penyelenggaraan tugas pemerintahan dan tugas bidang teknis kehutanan  kepada publik.  Salah satu bentuk pertanggungjawaban publik atas kinerja yang telah dicapai adalah melalui publikasi hasil-hasil capaian program kerja yang telah dilaksanakan.  Salah satu wujud dari  akuntabilitas publik atas kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Bapua Barat tersebut adalah  Buku Statistik Kehutanan Provinsi Papua Barat Tahun 2012.

Subtansi  Buku Statistik kehutanan Provinsi Papua Barat  mencakup bidang Ketatausahaan, Bidang Potensi Hutan, Bidang Produksi Hasil Hutan, Bidang Hasil Hutan, Bidang Pembinaan Hutan dan Bidang Perlindungan Hutan.  Bidang-bidang tersebut dalam penyajiannya dirinci menurut Dinas Kehutanan Kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat.   Dengan penyajian demikian diharapkan kinerja Dinas Kehutanan provinsi Papua Barat dalam menjalankan fungsi  perumusan kebijakan teknis, perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas kabupaten/kota, pembinaan teknis, pembinaan jabatan fungsional, dan pengelolaan unit pelaksana teknis bidang kehutanan dapat  dipertanggungjawabkan kepada publik dan publik dapat mengetahui dengan jelas telang hasil pelaksanaan tata kelola hutan di Provinsi Papua Barat.