Dinas Kehutanan Papua Barat : Kegiatan Seminar Nasional Sistem Pengelolaan Hutan Lestari Dengan Tema "Sistem Pengelolaan Hutan Yang Tepat Menjamin Kelestarian Hutan" Di Provinsi Papua Barat Pada Tanggal 2 - 3 Desember 2013 di Hotel Valdos Manokwari

Potensi Investasi

Login





Designed by: @dishut Provinsi Papua Barat

Keputusan Gubernur Prov.PB (No.144 Thn 2007)
Peraturan Pemerintah - Keputusan Gubernur Papua Barat

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Gubemur Papua Barat tentang Standar Pemberian

Kompensasi Bagi Masyarakat Adat Atas Kayu Yang Dipungut

Pada Areal Hak Ulayat Di Provinsi Papua Barat

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Provinsi Papua Barat.

b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan di Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat.

c. Hak Ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat adat tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengarnbil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupanhnya yang timbul dari hubungan secara Iahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

d. Masyarakat setempat/masyarakat hukum adat adalah kelompok-kelompok orang warga Republik Indonesia yang tinggal didalam atau disekitar hutan dan yang memiliki ciri sebagai suatu komunitas yang didasarkan pada kekerabatan, kesamaan mata pencaharian yang berkaitan dengan hutan (profesi), kesejarahan, keterikatan, tempat tinggal bersama serta faktor ikatan komunitas Iainnya.

e. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut masyarakat ulayat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama dalam suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

f.  Biaya Kompensasi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan pengusahaan hutan sebagai akibat eksploitasi kegiatan pengusahaan hutan.

g. Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) adalah Dokumen milik Departemen Kehutanan yang berfungsi sebagai bukti legalitas pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan.

h. Kayu Non Merbau adalah jenis-jenis kayu yang termasuk kelompok jenis rimba campuran dan kelompok jenis-jenis meranti.

 

 

BAB II
PENGENAAN BIAYA KOMPENSASI
Pasal 2

Biaya kompensasi dikenakan terhadap kayu bulat yang diproduksi oleh pemegang IUPHHK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu), IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu) dan ILS Lainnya yang Sah) yang ijinnya masih berlaku dan masih beroperasi di Provinsi Papua Barat.

Pasal 3

Biaya Kompensasi untuk masyarakat adat atas hak adat dibayar oleh pemegang IUPHHK, IPK dan ILS berdasarkan hasil produksi kayu bulat.

BAB III
STANDAR BIAYA KOMPENSASI
Pasal 4

1.  Standar biaya kompensasi untuk masyarakat adat atas hak adat yang dibayarkan oleh pemegang IUPHHK, IPK dan ILS berdasarkan Laporan Hasil Penebangan (LHP), besarnya realisasi penjualan/penggunaan kayu bulat dengan ketentuan sebagai berikut :

- Kayu Indah                                         Rp.   110.000 / M3

- Kayu Merbau                                    Rp.        60.000 / M3

- Kayu Non Merbau                                 Rp.        25.000 / M3

- Kayu Bakau                                         Rp.           6.000 / M3

2. Pembayaran kompensasi sudah mencakup biaya penggunaan lahan, jalan, base camp, logpond, tanaman, pohon dan material pembuatan jalan.

BAB IV
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 5

Pembayaran biaya kompensasi untuk masyarakat adat atas hak adat oleh pemegang IUPHHK, IPK, dan ILS diberikan kepada yang berhak yaitu pemilik hak adat yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah adat.

Pasal 6

Keberadaan masyarakat adat atas hak adat pada areal kerja IUPHHK, IPK,ILS dan pemilik yang berhak menerima pembayaran hak adat serta proporsi alokasi kompensasi hak ulayat untuk setiap pihak yang berwenang ditetapkan dengan Keputusan Bupati / Walikota setempat berdasarkan hasil musyarawarah adat dengan memperhatikan pendapat/masukan dari Kepala Distrik, pemegang HPH, IUPHHK dan ILS serta masyarakat adat setempat.

Pasal 7

Pembayaran biaya kompensasi untuk masyarakat adat atas hak adat disesuaikan dengan Laporan Hasil Penebangan (LHP) dan pembayarannya berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat adat.

 

Pasal 8

Pembayaran biaya kompensasi untuk masyarakat atas hak adat disaksikan oleh kepala Distrik serta instansi terkait dan dituangkan dalam berita acara


BAB V
PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PELAPORAN
Pasal 9

Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan pembayaran dan penggunaan biaya kompensasi untuk masyarakat adat ata hak adat dilaksanakan oleh Kepala Distrik dan Dinas yang membidangi Kehutanan di Kabupaten/Kota secara koordinatif.

Pasal 10

Setiap Triwulan, Pemegang IUPHHK, IPK dan ILS wajib membuat Laporan penyelesaian pembayaran kompensasi hak adat kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan setempat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubemur Papua nomor 184 Tahun 2004 dinyatakan tldak berlaku lagi di wilayah Provinsi Papua Barat.

Pasal 12

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

                                                                                                                                                                           Ditetapkan di               : Manokwari

                                                                                                                                                                           Pada Tanggal               : 30 Oktober 2007

 

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1.                  Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;

2.                  Menteri Kehutanan RI di Jakarta;

3.                  Direktur Jenderal PUMDA Departemen Dalam Negeri  di Jakarta;

4.                  Ketua Asosiasi Pengusahaan Hutan Indonesia (APHI) di Jakarta;

5.                  Ketua DPRD Provinsi Papua Barat di Manokwari;

6.                  Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanian Provinsi Papua Barat di Manokwari;

7.                  Bupati/Walikota se Provinsi Papua Barat;

8.                  Para Pemegang HPH/ IUPHHK, IPK dan ILS di Provinsi Papua Barat;

9.                  Arsip.