Dinas Kehutanan Papua Barat : Kegiatan Seminar Nasional Sistem Pengelolaan Hutan Lestari Dengan Tema "Sistem Pengelolaan Hutan Yang Tepat Menjamin Kelestarian Hutan" Di Provinsi Papua Barat Pada Tanggal 2 - 3 Desember 2013 di Hotel Valdos Manokwari

Potensi Investasi

Login





Designed by: @dishut Provinsi Papua Barat

Peraturan Gubernur Prov.PB (No.2 Thn 2008)

GUBERNUR PAPUA BARAT


PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
PENGATURAN PEREDARAN HASIL HUTAN KAYU
GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang

a. bahwa hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, perlu ditingkatkan pengurusannya dalam rangka mewujudkan peran dan fungsinya secara optimal;

b. bahwa selama ini pemanfaatan hutan di Papua dalam bentuk pengusahaan hutan (HPH) belum mernberikan kontribusi yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua secara optimal, disisi lain incustri primer dan lanjutan di Papua mengalami kesulitan karena terbatasnya pasokan bahan baku;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan manfaat hasil hutan bagi kesejahteraan masyarakat Papua, maka perlu pengaturan peredaran hasil hutan kayu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Barat;

 

Mengingat

 

1. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 entang Konservasi `lumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara P.epublik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49);

3. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolzmn Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 66, 1 arnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2971);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167);

5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Provinsi friar Jaya Tengah, Daerah Provinsi Irian Jaya Barat, Daerah Kabupaten Paniai, Daerah Kabupaten Mimika, Daerah Kabupaten Puncak Jaya dan Daerah Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Ktiusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

9. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4452 ) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Tugas Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

 

 

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Peraturan Gubernur Papua Barat Tentang Pengaturan Peredaran Hasil Hutan Kayu

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan
1.   Papua adalah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
2.   Gubernur adalah Gubernur Papua Barat;
3.   Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat;
4.   Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat;
5.   Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan;
6.  Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHK yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan yang selanjutnya disingkat HPH adalah Izin untuk memanfaatk:an kayu alam pada hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil hutan;
7.  Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disingkat IPK adalah izin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu dari kawasan hutan produksi yang dikonversi, penggunaan kawasan dengan status pinjam pakai, tukar menukar dan dari Areal Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KNBK);
8.   Izin Lainnya yang Sah yang selanjutnya disingkat ILS adalah izin pemanfaatan hutan yang diberikan dalam bentuk izin pemanfaatan kayu;
9.   Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat yang selanjutnya disingkat SKSKB adalah dokumen milik Departemen Kehutanan yang berfungsi sebagai bukti legalitas pengangkutan, penguasaan atau pemilikan kayu bulat;
10. Kayu Bulat adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran diameter 30 (tiga puluh) cm atau Iebih;
11. Kayu Olahan yang selanjutnya disingkat KO adalah produk hasil pengolahan hasil hutan kayu.
BAB II
PEREDARAN HASIL HUTAN
Pasal 2
Setiap pemegang 1UPHHK/HPH/IPIVILS wajib memiliki industri primer pengolahan hasil hutan kayu di Provinsi Papua Barat dan atau bekerja same dengan pemegang industri primer hasil hutan kayu di tanah Papua.
Pasal 3
(1) Setiap hasd hutan yang diproduksi dari wilayah Papua wajib diolah sesuai kuota yang ditetapkan oleh Gubernur Papua Barat.
(2) Pengusahe Industri Primer Hasil Hutan wajib mendaftarkan dan melaporkan industrinya kepada Gubernur melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan mengenai keberadaannva serta penerimaan hasil hutan sebagai bahan baku.

Pasal 4
(1) Peredaran hasil hutan berupa Kayu bulat/logs diutamakan untuk bahan baku industri dan pembangunan di wilayah Papua.
(2) Peredaran hasil hutan antar provinsi dalam negeri hanya diperkenankan bagi hasil hutan olahan dan kayu bulat sesuai kuota yang ditetapkan oleh Gubenur Papua Barat selama 5 tahun mulai tahun 2008 sebagai berikut :
a.  Peredaran kayu bulat tahun 2008 untuk kebutuhan antar provinsi dalam negeri sebesar 60% dan di tanah Papua sebesar 40% dari realisasi produksi RKT tahun berjalan.
b.  Peredaran kayu bulat tahun 2009 untuk kebutuhan antar provinsi dalam negeri sebesar 50% dan di tanah Papua sebesar 50% dari realisasi produksi RKT tahun berjalan.
c.  Peredaran kayu bulat tahun 2010 untuk kebutuhan antar provinsi dalam negeri sebesar 40% dan di tanah Papua sebesar 60% dari realisasi produksi RKT tahun berjalan.
d.  Peredaran kayu bulat tahun 2011 untuk kebutuhan antar provinsi dalam negeri sebesar 20% dan di tanah Papua sebesar 80% dari realisasi produksi RKT tahun berjalan.
e.  Peredaran kayu bulat tahun 2012 untuk kebutuhan antar provinsi dalam negeri sebesar 0% dan di tanah Papua sebesar 100% dari realisasi produksi RKT tahun berjalan.
(3) Peredaran hasil hutan ke luar negeri (ekspor) hanya diperkenankan bagi hasil hutan olatian yang telah melalui proses pengolahan akhir.
Pasal 5
(1) Setiap hasil hutan berupa kayu bulat yang beredar di Papua wajib disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) dan atau dokumen angkutan yang sah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pelayanan dokumen angkutan kayu bulat hanya diberikan bagi keperluan peredaran hasil hutan di wilayah tanah Papua dan antar provinsi dalam negeri sesuai kuota yang ditetapkan oleh Gubernur Papua Barat.
BAB III
SANGSI
Pasal 6
(1) Setiap pemegang IUPHHK/HPH/IPKIILS yang tidak niemiliki industri primer pengolahan hasil hutan di Papua dar atau tidak bekerja sama dengan pemegang industri hasil hutan di Papua dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Setiap orang yang tidak melaksanakan peredaran hasil hulan kayu sesuai dengan Keputusan ini dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
(1) Pengaturan peredaran kayu bulat keluar Papua terhitung mulai tanggal 2 Januari 2008.
(2) Pelaksanaan Peraturan ini akan dial:ur lebih lanjut dengan Petunjuk Pelaksanaan dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat.
Pasal 8
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap prang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.