Dinas Kehutanan Papua Barat : Kegiatan Seminar Nasional Sistem Pengelolaan Hutan Lestari Dengan Tema "Sistem Pengelolaan Hutan Yang Tepat Menjamin Kelestarian Hutan" Di Provinsi Papua Barat Pada Tanggal 2 - 3 Desember 2013 di Hotel Valdos Manokwari

Potensi Investasi

Login





Designed by: @dishut Provinsi Papua Barat

Keputusan Gubernur Prov.PB (No.15 Thn 2009)
Peraturan Pemerintah - Keputusan Gubernur Papua Barat

GUBERNUR PAPUA BARAT
 
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG
RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PAPUA BARAT


Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangka Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan , Perkebunan dan lembaga teknis Daerah Provinsi Papua Barat telah di tetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 dan telah diundangkan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 35

 

b. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan Satuan Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat untuk mencapai dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, maka perlu ditetapkan rincian tugas dan tas kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Barat


 Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan feemerintah

4. Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Peru­bahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang­Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang, Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

11.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Provinsi Papua Barat ;

 

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

 

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalarn Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Papua Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat.

3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.

5.Rincian tugas adalah sekumpulan pekerjaan tertentu yang diserahkan kepada unit tertentu untuk dilaksanakan oleh para pemangku jabatan sesuai dengan batas­batas kewenangan jabatan yang dimilikinya.

6.Tata Kerja adalah rangkaian pekerjaan yang tersusun secara sistematis, tahap demi tahap sebagai pedoman pelaksanaan kerja yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian setiap pekerjaan.

7. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat.

8. Satuan Kerja adalah perangkat daerah yang berada di Iingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

9. Unit Kerja adalah bagian dari satuan kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas tertentu Perangkat Daerah.

10.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan-jabatan yang didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan, yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas unit kerja.

11.UPTD adalah Unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas yang melaksanakan sebagaian wilayah kerja satu atau beberapa Kabupaten/Distrik.

BAB II
RINCIAN TUGAS
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
Bagian Kesatu
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah sebagai berikut

  • Kepala Dinas
  • Sekretariat
  • Bidang Invetarisasi dan Tata Guna Hutan ;
  • Bidang Pembinaan Hutan
  • Bidang Pengamanan dan Perlindungan Hutan
  • Bidang Produksi dan Peredaran Hasil Hutan
  • bidang Perkebunan.
  • Kelompok Jabatan Fungsional ;
  • Unit PelaksanaTeknis Dinas (UPTD).


Paragraf 1
KEPALA DINAS

Pasal 3

(1) Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.   menetapkan rencana dan program kerja;

b.  menyelenggarakan koordinasi perumusan penetapan kebijakan teknis pemerintah dan pembangunan di bidang Dinas Kehutanan dan Perkebunan;

c.  mengkoordinasikan kegiatan di bidang Kehutanan dan Perkebunan dengan instansi/lembaga terkait untuk mendapatkan kesamaan persepsi agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas;

d.   mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas:

e.    mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;

f.    mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada bawahan;

g.   membina bawahan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas;

h. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya memberi penilaian DP3;

i. melaksanakan pembinaan teknis bidang Kehutanan dan Perkebun6n Wilayah Provinsi Papua Barat berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Perunang-undang dan kondisi obyektif daerah untuk meningkatkan kemajuan di bidang Kehutanan dan Perkebunan;

j.  memeriksa, memperbaiki dan menandatangani, menetapkan surat-surat laporan,izin, rekomendasi dan naskah dinas lainnya diproses oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya;

k. mengikuti rapat, pertemuan, seminar, dengar pendapat dan sidang DPRD Provinsi Papua Barat untuk memberikan tanggapan atau penjelasan mengenai perkembangan pembangunan bidang Kehuta, dan Perkebunan;

l. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Papua Barat yang menyangkut kebijaksanaan teknis bidang, kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan permasalahan untuk mendapat keputusan;

m. membuat laporan hasil pelaksanaan tug& kepada Gubernur Papua Barat secara periodik;

n.   melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

(2) Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :

  • Sekretariat
  • Bidang Iventarisasi dan Tata Guna Hutan ;
  • Bidang Pembinaan Hutan
  • Bidang Pengamanan dan Perlindungan Hutan;
  • Bidang Produksi dan Peredaran Hasil Hutan;
  • Bidang  Perkebunan;
  • Kelompok Jabatan Fungsional ;
  • Unik Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Paragraf 2
SEKRETARIAT

Pasal 4

(1) Sekretariat mempunyai fungsi menyusun rencana dan program kerja, melakukan pembinaan, ketatausahaan umum, kepegawaian, keuangan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan, mengendalikan, mengkoordinasikan, memeriksa, memantau,mengevaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

 

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

  • menyusun rencana dan program kerja ;
  • mengarahkan kegiatan Sub Bagian di lingkungan Sekretariat
  • mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesu dengan bidang tugasnya
  • memberikan petunjuk dan arahan kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat ;
  • mengevaluasi hasil kerja Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sebagai bahan pertimbangan karier yang bersangkutan diantaranya memberi penilaian DP3;
  • memeriksa dan memberi catatan pada naskah dinas masuk dan memberi paraf pengaman atas naskah dinas keluar sesuai dengan permasalahannya dan prosedur yang telah ditetapkan;
  • memeriksa dan membetulkan konsep naskah dinas yang berkaitan, dengan penyu­sunan rencana dan program, keuangan, kepegawaian dan umum untuk diajukan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan
  • melaksanakan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan agar pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dapat berjalan dengan baik dan lancar
  • memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana dan pro­gram keuangan, kepegawaian dan umum untuk mendapatkan masukan dalam pe­nyusunan rencana dan program selanjutnya;
  • melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara periodik sebagai ba­han pertanggung jawaban
  • melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.


(3) Sekretaritat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan

  • Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  • Sub Bagian Keuangan.
  • Sub Bagian Perencanaan


Paragraf 3
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 5

 

 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi menyusun kegiatan dan, membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa, mengevaluasi hasil kerja bawahan dan melakukan koordinasi, mengarahkan surat masuk dan keluar, menyusun jadwal proto­koler, membuat telaahan staf, melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang, mengatur kelancaran tugas operasional, melaksanakan urusan kepegawaian serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. menyusun kegiatan dan langkah-langkah kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepe­gawaian berdasarkan program Sekretariat yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;

b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya untuk memperoleh hasil kerja yang maksimal

 


c.  memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan petunjuk dan kriteria yang telah ditetapkan;


d.  mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya memberi penilaian DP3;

e.  mengarahkan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan permasalahannya;

f.    mengonsep surat dan naskah lainnya yang berhubungan dengan urusan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk diajukan kepada atasan;

g.  membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

h.  menyusun jadwal protokoler pada acara-acara tertentu seperti kunjungan tamu dan rnenkonsultasikannya dengan Sekretaris untuk mendapat persetujuan;

i.    melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang kebutuhan kantor sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan kegiatan;

j.    melaksanakan urusan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

k. memfasilitasi operasional Dinas Kehutanan dan Perkebunan Papua Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

l.   melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris secara periodik;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.