Dinas Kehutanan Papua Barat : Kegiatan Seminar Nasional Sistem Pengelolaan Hutan Lestari Dengan Tema "Sistem Pengelolaan Hutan Yang Tepat Menjamin Kelestarian Hutan" Di Provinsi Papua Barat Pada Tanggal 2 - 3 Desember 2013 di Hotel Valdos Manokwari

Potensi Investasi

Login





Designed by: @dishut Provinsi Papua Barat

HAK MASYARAKAT ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN PDF 
Kamis, 10 Januari 2013 10:19

MENGAGAS LEGITIMASI HUKUM  ATAS PENGAKUAN HAK MASYARAKAT ADAT  DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN

(Advokasi  ”Selamatkan Orang Papua dan Pelestarian Sumberdaya Hutan di Papua Barat”)

 

Oleh  Max J. Tokede

(Dosen Jurusan Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan UNIPA Manokwari)

 

Reformasi dan Desentralisasi Kewenangan

Era reformasi dan desentralisasi terkait dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, khususnya dengan diterbitkannya UU. Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah disempurnakan dengan Perpu No. 01 Tahun 2008 dan UU. Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti UU. Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 tahun 2004, Pemerintah Daerah  diberi kewenangan  untuk mengelola sumberdaya alamnya (termasuk sumberdaya hutan) sendiri dan memperoleh pendapatan dari pengelolaan sumberdaya tersebut.

Implementasi UU Otonomi Khusus dan UU Pemerintahan Daerah yang tidak dibarengi dengan regulasi pelaksanaannya   oleh Pemerintah daerah, akan tetap menjadi kewenangan semu.  Pasal 38 ayat (2) UU Otonomi Khusus Provinsi Papua mengamanatkan bahwa usaha-usaha perekonomian Provinsi Papua ( termasuk ”Papua Barat”)  yang memanfaatkan sumberdaya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan Perdasus.  Hingga tahun ke 8, pelaksanaan otonomi khusus ini, dan untuk Papua Barat tahun ke 2,  perdasus tetang pengelolaan sumberdaya alam sebagai sumber pendapatan daerah belum ditetapkan.  Demikian pula Perdasi terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan  oleh  pasal 61 ayat (5)  UU No. 21 Tahun 2001. Belum terealisasinya   peraturan pelaksanaan sebagai legitimasi kewenangan yang diberikan pusat menyebabkan kebijakan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan di Papua Barat  masih bergantung pada kebijakan pusat.  Baik UU Otonomi Khusus maupun UU Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Penyusunan Perda merupakan tanggung Jawab Pemerintah Daerah.  Selanjutnya Perda yang disusun harus mengutamakan kepentingan masyarakat adat dan mengikuti prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Keberhasilan dan resiko pelaksanaan desentralisasi khususnya di sektor kehutanan akan bergatung pada bagaimana Pemda menterjemahkan dan melaksanakan kewenangan dan tanggungjawabnya. Apalagi dengan adanya kekhususan yang diberikan oleh pemerintah  kepada Provinsi Papua dan Papua Barat.   Kunci untuk meningkatkan keberhasilan desentralisasi dan otonomi khusus adalah melengkapi kerangka hukum dengan menyusun Perda (Perdasus dan Perdasi) yang mampu mengantisipasi (bukan mengabaikan) kenyataan-kenyataan kehidupan masyarakat adat. Untuk mendukung kepatuhan hukum masyarakat, maka Perda yang disusun harus mencakup tindakan-tindakan alternatif yang sifatnya sukarela, menganut prinsip insentif, transparan  dan bertanggung gugat.  Perda harus dirancang untuk memungkinkan keterlibatan lembaga-lembaga pemeriksa independen atau memberdayakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Lembaga-Lembaga Adat untuk memastikan tanggung gugat (akuntabilitas) dalam penentuan  kebijakan dan pengambilan keputusan.

Bagi Pemerintah Daerah Papua Barat, tanggung jawab yang sangat urgen dan bersifat mendesak adalah menyusun Perda Baru (Persasus dan Perdasi).  Betapa tidak untuk menjalankan Otonomi Khusus, pemerintah daerah diamanatkan untuk menerbitkan 13 Perdasus dan 8 Perdasi sebagai aturan pelaksanaan ketentuan pasal-pasal dalam UU  No. 21 Tahun 2002.   Perlu kita sadari bersama penyusunan regulasi  merupakan suatu proses bukan sekedar sebuah produk.  Bukan hanya sekedar isi dari Perda, tetapi suatu proses bagaimana peraturan itu diikuti, disusun, dikonsep, disosialisasikan, disahkan dan akhirnya dilaksanakan dan dipatuhi.  Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai satu Lembaga Representasi Masyarakat Papua mempunyai  tugas dan wewenang yang salah satunya adalah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Perdasus  dan Perdasi  yang diajukan oleh DPRP bersama-sama dengan Gubernur.  

 Urgensi Kerangka Kerja Hukum

Undang-Undang Otonomi Daerah

Desentralisasi kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah melalui proses hukum yang sangat cepat.  Pada tahun 1999, dikeluarkan dua Undang-Undang oleh pemerintah pusat untuk menjalankan kewenangan ini, yaitu Undang-Undang Nomor: 22/1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor : 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  Kedua Undang-Undang ini hanya bertahan 4 tahun, karena telah disahkan Undang-Undang baru, yaitu UU Nomor: 32/2004 tentang  Pemerintahan Daerah yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor : 3/2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pelaksanaan desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 32/2004 secara keseluruhan tertuang dalam pasal 2, ayat (2 dan 3) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan.  Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.  Pada  Pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan  yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah.  Pada  Pasal 7 ayat 3 ditegaskan bahwa urusan  yang menjadi kewenangan pemerintah adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.    Pemerintah pusat masih dapat mempertahankan kewenangan untuk urusan-urusan pemerintahan lain melalui Peraturan Pemerintah (PP).  Selain itu Pemerintah Pusat menurut pasal 17 ayat 1 tetap memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan  yang berkenaan dengan hal-hal tertentu seperti pemanfaatan sumberdaya alam dan konservasi sumberdaya alam.  Peran pemerintah pusat utamanya adalah memberi petunjuk dan standar, bukan melakukan pengawasan langsung dan melakukan pengawasan dengan kebijakan khusus yang harus diikuti daerah.  Meskipun peran pemerintah pusat memberikan petunjuk, namun menurut pasal 7 UU Nomor 33/2004 bahwa  pemerintah pusat masih berwewenang untuk mengambil tindakan adminitratif terhadap Pemda  yang gagal melaksanakan peraturan  yang ada.

Meskipun pada era desentralisasi pemerintah daerah diberikan kewenangan yang kuat dan luas, namun menurut UU 32/2004, Pemerintah Pusat masih memegang peranan yang menentukan terhadap Pemerintah Daerah.  Pada  Pasal 145  ayat 2 disebutkan bahwa pemerintah dapat membatalkan Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pemda provinsi menurut Pasal 13 UU 32/2004 memiliki kewenangan dalam tiga keadaan, yaitu (1) kewenangan terhadap pelayanan dasar dalam wilayah provinsi; (2) kewenangan terhadap pelayanan dasar lain yang belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/ Kota; (3) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh Peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan sumberdaya alam, menurut  pasal 17 ayat 1 UU 32/2004, Pemda memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup, yang meliputi kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya dan pelestarian; bagi hasil atas pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lain; serta penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan.  Ini berarti bahwa pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang ada dalam wilayahnya  harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan pusat.

Jika UU 32/2004 merupakan sarana untuk melaksanakan desentralisasi, maka UU 33/2004 adalah motornya.  Undang-Undang ini menetapkan perubahan  pengelolaan anggaran yang hampir menyeluruh dari pemerintah pusat ke  pemerintah daerah.  UU 33/2004 menetapkan  bahwa pemerintah pusat hanya menerima 20 % dari total pendapatan negara yang berasal dari sumberdaya alam, khususnya kehutanan, perikanan, pertambangan umum dan pertambangan Panas Bumi. Sedangkan untuk pertambangan minyak bumi dan gas bumi, pemerintah pusat menerima masing-masing 84,5 % dan 69,5 % sedangkan daerah masing-masing hanya menerima 15,5% dan 30,5 %.   Pembagian antara provinsi dengan  Kabupaten/Kota dirinci dengan proporsi yang berbeda menurut jenis sumber penerimaan.  Khusus penerimaan sektor kehutanan dari sumber penerimanan Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)  untuk provinsi 16 %,  untuk Kabupaten/Kota penghasil 32 % dan untuk Kabupaten/Kota lain sebesar 32 % dibagi dalam proporsi yang sama  untuk seluruh Kabupaten/Kota lain dalam wilayah provinsi bersangkutan.  Dana Reboisasi (DR)  harus diinvestasikan kembali untuk pengelolaan sumberdaya hutan dan konservasi, masing-masing sebesar 40 %  diserahkan ke Pemda dan 60 % diserahkan ke Pusat.  UU 32/2004 dan UU 33/2004 telah meningkatkan wewenang pemda untuk meningkatkan penerimaan retribusi/pajak atas barang, kegiatan dan perorangan.

Khusus bagi Provinsi dengan diberlakukannya UU Nomor 21 tahun 2001, desentralisasi dan otonomi daerah memakin kuat, namun dalam implementasinya, peranan pemerintah pusat masih sangat terasa.  Berbagai ketentuan yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat atas sumberdaya alam belum selaras dengan UU Otonomi Khusus tersebut sekalipun UU  yang terkait ditetapkan setelah UU Otonomi khusus bagi Provinsi Papua disahkan.   Standar dan indikator yang ditetapkan oleh pemerintah pusat masih sulit diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah karena lingkup standar-standar dimaksud tidak sesuai dengan kekhususan yang diberikan.  Pada tingkat daerah, Perda-Perda (Perdasus dan Perdasi) sebagai peraturan pelaksanaan terhadap UU Otonomi Khusus belum ada, sehingga Pemerintah Pusat menggunakan alasan ini untuk mengimplementasikan berbagai Peraturan Pemerintah yang masih berlaku, sekalipun tidak selaras  dengan UU Otonomi Khusus tersebut.  Sumule (2003) mencatat bahwa sekitar 13 topik Perdasus dan 8 topik Perdasi yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan UU 21/2001 secara efektif.  Ini adalah tantangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah termasuk MRP sebagai Representasi Masyarakat Papua yang dibentuk untuk mengawal pelaksanaan Otonomi khusus bagi Provinsi  Papua.

 Undang-Undang Kehutanan

Landasan hukum yang mengatur pengelolaan hutan tertuang dalam UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 sebagai peraturan pelaksanaannya.  Namun demikian masih dijumpai berbagai ketidakjelasan mengenai pendelegasian wewenang untuk peraturan yang berada di bawahnya.  Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor: 34 tahun 2002 lebih memperparah kesimpangsiuran wewenang dimaksud.  Pada pasal 100 (walaupun PP ini sedang dalam proses penyempurnaan) dengan jelas  mencabut PP Nomor 6 tahun 1999, tetapi pasal 101 menyatakan bahwa semua keputusan menteri lainnya yang merupakan aturan pelaksanaan PP No.6 tahun 1999 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP yang baru (PP. 34/2002) dan sepanjang KepMen dimaksud tidak diubah atau dicabut oleh PP atau KepMen berikutnya.  Model pencabutan demikian telah mengaburkan dan menimbulkan ambiguitas hukum.  Konflik akan muncul akibat perbedaan tafsiran dan  kesalahan kebijakan yang sulit terselesaikan.

Konflik yang muncul akibat ambiguitas hukum tersebut diperparah lagi oleh kenyataan bahwa UU 41/1999 dan PP 34/2002 dianggap berbau sentralistik, meskipun disahkan setelah berlakunya UU 22/1999, yang telah diubah dengan UU No. 32 tahun 2004 yang seharusnya menjadi  salah satu referensi dalam penyusunan UU 41/1999 dan PP 34/2002.  UU No. 41/1999, dinyatakan bahwa  Pemerintah  Pusat masih memiliki tanggung jawab dalam menentukan status dan penataan kawasan hutan, melakukan inventarisasi dan pemetaan, dan menyiapkan rencana pengelolaan hutan.  PP 34/2002, pasal 42 menjelaskan bahwa hanya pemerintah pusat yang berhak mengeluarkan izin penebangan kayu, berdasarkan rekomendasi Pemda.  Kenyataan di atas bila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001, tetap akan menimbulkan konflik vertikal dan sudah menjadi kenyataan melalui kegiatan Operasi Hutan Lestari.  Perubahan PP dan KepMen pada tahun-tahun terakhir telah memberi peluang bagi Pemda untuk mengeluarkan izin.  PP 34/1999 menegaskan bahwa Menteri Kehutanan secara bertahap dan selektif akan mendelegasikan wewenang untuk mengeluarkan berbagai izin pemanfaatan kayu dari hutan produksi kepada Pemda.  Tetapi dengan  syarat Pemda yang bersangkutan dapat menunjukkan kesiapannya dalam hal kelembagaan, visi maupun misi.  Namun tidak ada petunjuk lebih lanjut  atau persyaratan khusus mengenai ketentuan pelaksanaannya.  Jika dihubungkan dengan pemberian otonomi khusus bagi provinsi Papua, maka tidak akan dijumpai konsistensi hukumnya dan kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengatur pengelolaan hutan lestari menjadi mandul.

Pada UU 41/1999, tidak banyak dibahas tentang kewenangan Pemda untuk mengambil kebijakan dan keputusan dalam pengelolaan hutan, pada hal dalam UU Otonomi Khusus, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya alam sebagai sumber pendapatan daerah.  Satu-satunya rujukan kewenangan Pemda dalam UU 41/1999 adalah dalam masalah pengawasan (Pasal 59-64 Bab. VII).  Pada Bab. VIII pasal 66 disebutkan bahwa pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada Pemda untuk meningkatkan efisiensi administrasi pengelolaan hutan.  PP 34/2002, juga mengikuti langkah kebijakan kewenangan ini, walaupun dalam PP ini Pemda diberikan kewenangan untuk mengeluarkan izin di dalam wilayah yuridisnya.  Kewenangan  dimaksud diberikan untuk berbagai kegiatan yang terkait dengan hasil hutan kayu, pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan serta pemanfaatan dan pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).  Namun pada kenyataannya izin yang dikeluarkan Pemda dianggap tidak sah (Illegal) oleh pemerintah pusat cq.  Menteri Kehutanan.

Era desentralisasi sektor kehutanan dan era otonomi khusus bagi Provinsi Papua, Pemerintah Pusat memberlakukan kembali beberapa peraturan yang terkait dengan pemberian wewenang kepada Pemda untuk mengeluarkan izin usaha bidang kehutanan.  Misalnya PP No. 6/1999 pada era desentraliasi (2001 ke atas) yang memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk mengeluarkan izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) untuk kawasan seluas 10.000 ha dan Bupati untuk izin Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) untuk kawasan luasnya sekitar 100 ha untuk jangka waktu satu tahun.  Izin ini dikenakan Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).  KepMen 310/1999 juga diberlakukan kembali di dasarkan pada PP. 6/1999 yang menyatakan izin HPHH 100 ha dapat diberikan untuk hutan konversi.  KepMen tersebut secara khusus melarang mengeluarkan izin untuk areal yang berada di dalam areal konsesi HPH.  Kemudian KepMen 317/1999, pemerintah daerah diberikan kewenangan mengeluarkan Izin Pemungutan Kayu bagi masyarakat adat (IPK-MA), dengan luasan 100 – 250 ha.  KepMen ini mengizinkan pada areal konsesi HPH asalkan ada surat keterangan tidak berkeberatan dari HPH.  Berdasarkan ketentuan ini, maka munculah berbagai istilah di setiap daerah yang menyangkut izin yang dikeluarkan dan tidak mengikuti persyaratan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, salah satu contoh di Papua saat itu dikenal dengan KOPERMAS.  Upaya Departemen Kehutanan melakukan desentralisasi sektor kehutanan menimbulkan berbagai kesulitan di lapangan untuk melakukan berbagai tindakan terhadap kebijakan Pemda.  Sementara  upaya Pemerintah Pusat untuk melakukan perizinan terpusat melalui Undang-Undang Baru, bertentangan dengan Undang-Undang Otonomi Daerah apalagi dengan Undang-Undang Otonomi Khusus, akibatnya Pemda tidak mengakuinya.  Sekalipun pemerintah pusat mencabut beberapa KepMen yang memberikan kewenangan kepada Pemda mengeluarkan izin pengelolaan hutan, namun Pemda tetap berpendirian untuk melaksanakan desentralisasi  pengelolaan hutan sesuai kewenangan yang diberikan berdasarkan UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  Untuk dapat melaksanakan kewenangan Pemda dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut maka Pemda wajib dan harus segera  mengeluarkan Perdasus atau Perdasi untuk melegitimasi berbagai kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup.   Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Atas  Sumberdaya Alam dalam Wilayah Hukum Adat harus dilegitimasi dengan Perdasus dan Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat dilegitimasi dengan Perdasi.  Dengan demikian, maka kekhususan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dan Masyarakat Papua benar-benar dapat direalisasikan sesuai dengan tujuan.

 Legitimasi Hukum Pengakuan Hak Masyarakat Adat

Perencanaan ekonomi dan investasi, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengakuan hak masyarakat adat atas sumberdaya alam, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan sangat membutuhkan legitimasi hukum.  Pada era desentralisasi sektor kehutanan terutama dalam era otonomi khusus, beberapa Keputusan Gubernur dianggap illegal oleh Pemerintah Pusat.  Peraturan daerah sebagai Regulasi pelaksanaan UU Nomor 21/2001 belum ada sehingga membingungkan masyarakat apalagi Investor sektor kehutanan.  Pemberdayaan Ekonomi Rakyat melalui Pemberian Hak Pemungkutan Kayu Masyarakat Adat (IPK-MA) dengan Wadah Kopermas serta  Ketentuan Kompensasi Hak Masyarakat Adat atas kayu yang dieksploitasi dari  areal hutan adat yang diberlakukan, tidak memiliki landasan hukum yang kuat.  Kepastian Hukum atas hutan-hutan masyarakat adat dalam wilayah hukum adat  belum ada, sehingga status kepemilikannya menjadi lemah.  UU No. 41/1999 dan PP 34/2002 dengan UU 21/2001 harus dijembatani oleh minimal satu Perdasus dan satu Perdasi  dan sejumlah Perda baru lainnya sehingga  pengelolaan hutan dan investasi sektor kehutanan benar-benar mengakomodir kepepentingan masyarakat hukum adat dan  mensejahterakan mereka.  Masyarakat  adat harus diselamatkan dari haknya dan hutan adatnya dijamin keselstariannya.  Mereka harus diakui keberadaanya dan hak-hak mereka untuk mengelola sumberdaya dalam areal hutan adatnya harus dihormati.  Pengakuan dan penghormatan inilah yang harus dilegitimasi  melalui Peraturan Daerah (Perdasus/Perdasi).

Gagasan Advokasi

Pemda Papua Barat yang belum memiliki Perdasus dan Perdasi yang terkait dengan Pengelolaan Hutan sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Otonomi Khusus disarankan untuk segera membuat Peraturan Daerah Dasar yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Lebih baik terlambat daripada tidak berbuat sama sekali kata orang bijak.    Perdasus atau Perdasi yang akan disusun merupakan landasan untuk membuat suatu kerangka hukum dan kelembagaan untuk implementasi.  Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Atas Sumberdaya Alam termasuk sumberdaya hutan di Papua Barat yang akan menjadi payung hukum untuk Perda-Perda lain terkait dengan pengelolaan sumberdaya hutan  yang memerlukan penjelasan lebih rinci dan lebih teknis.  Perda generasi Pertama (Perdasus) Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Atas Sumberdaya Alam akan menyediakan kerangka kerja hukum dan kelembagaan. Berdasarkan  Perdasus ini memungkinkan Perda-Perda generasi berikutnya (Perdasi atau Perda Sektoral) dirancang  lebih teknis sesuai dengan kemampuan sumberdaya yang tersedia.   

 Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai Representasi Masyarakat Adat  untuk mengontrol implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat. Salah satu tugas yang diamanatkan UU No. 21/2001 adalah  memberi pertimbangan dan persetujuan atas Perdasus/Perdasi yang diusulkan bersama oleh DPRP dan Gubernur.

 Masyarakat Adat telah lama menunggu legitimasi hukum atas pengakuan pemerintah terhadap hak-hak pengelolaan hutan adat mereka. Masyarakat adat pun sadar bahwa untuk memperoleh akses dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya hutan dalam wilayah adat mereka perlu dilandasi oleh legitimasi hukum agar hak dan kewajiban serta usahanya diakui secara legal oleh pemerintah. Semoga.

 

Sumber Bacaan

Lindsay, Jon, Ali Mekour dan Lawrence Chrity, 2002.  Why Law Matters : Design Principles for Strengthening the Tole of Forestry Legislation in Reducing Illegal Activities and Corrupt Practices.  FAO Development Law Sevice, FAO Legal Papers.  Situs Nomor 27, http://www.fao.org/legal/pb_e.htm.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1999.  Undang-Undang Rebublik Indonesia Nomor 41  Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Sekretariat Daerah Provinsi Papua, 2001.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus  Bagi Provinsi Papua

Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2004.  Undang-Undang Rebublik Indonesia Nomor 32  Tahun 2004 Tentang  Pemerintahan Daerah

Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2004.  Undang-Undang Rebublik Indonesia Nomor 33  Tahun 2004 Tentang   Perimbangan Keuangan  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sumule, A.  2003.  Satu Setengah Tahun Otsus Papua.  Refleksi dan Prospek.  Penerbit Yayasan ToPanG, Manokwari.

Pertanyaan Evaluasi

Setelah Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan pendampingan melalui penyajian Materi dan Diskusi, bahkan setelah secara seksama membaca materi  pendampingan ini, dimohon secara sukarena menjawab beberapa pertanyaan berikut : (Jawaban dapat diungkapkan secara lisan, tertulis maupun ungkapan  dalam hati pada akhir kegiatan)

  1. Apakah substansi materi yang diberikan telah sesuai dengan sebagian apa yang bapak/ibu butuhkan  untuk menunjang tugas yang diemban saat ini ?
  2. Apakah bahasa yang digunakan dengan mudah dapat dimengerti dan membantu memahami inti materi yang dibahas ?
  3. Apakah bentuk penyajian melalui ceramah dapat menolong bapak/ibu  untuk lebih cepat memahami setiap topik bahasan yang dibahas?
  4. Apakah penyaji mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan dalam diskusi dengan tepat dan dapat memperkaya  wawasan teknis dan praktis dari substansi materi yang diberikan ?
  5. Apakah dengan pengetahuan dan wasasan yang diberikan  bapak/ibu dapat dengan cepat menyusun kriteria dan indikator evaluasi suatu Perda khususnya Perda Kehutanan  yang nantinya dapat digunakan untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap  Perda dimaksud ?
  6. Apakah pendampingan teknis dengan metode ceramah, diskusi, membuatan modul pendampingan serta simulasi  telah efektif guna  mencapai tujuan pendampingan yang diharapkan ?
  7. Adakah bentuk pendekatan lain yang bapak/ibu dapat sarankan agar  proses pendampingan dapat lebih efektif ?
  8. Bagaimana cara bapak/ibu dapat mengimplementasikan pengetahuan yang bapak/ibu dapatkan  sehingga menunjang tugas bapak/ibu di MRP ?

 

”  Kejujuran adalah Modal Moral Seseorang, karena Moral Terpatri dalam Pribadi yang Sulit Ditembus oleh Ilmu Pengetahuan ”

                                                                                                                        Myt