Dinas Kehutanan Papua Barat : Kegiatan Seminar Nasional Sistem Pengelolaan Hutan Lestari Dengan Tema "Sistem Pengelolaan Hutan Yang Tepat Menjamin Kelestarian Hutan" Di Provinsi Papua Barat Pada Tanggal 2 - 3 Desember 2013 di Hotel Valdos Manokwari

Potensi Investasi

Login





Designed by: @dishut Provinsi Papua Barat

Makalah IPKMA
Kamis, 10 Januari 2013 10:30

PENGEMBANGAN PEMANFAATAN HUTAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PEDESAAN[1]

Oleh

Max J. Tokede

 

Pengelolaan hutan pada era sentralisasi dengan pemberian Hak Pengusahaan Hutan  (HPH)  disinyalir belum dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.  Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh HPH melalui  kegiatan HPH Bina Desa Hutan dan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) juga belum memberikan dampak yang cukup berarti dalam peningkatan kesejahteraan.  Menyadari akan hal itu, pada era desentralisasi kehutanan, maka dimunculkan konsep pengelolaan hutan berbasis masyarakat (Community Forest Based Management) yang diimplementasikan dengan pemberian akses kepada masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan potensi hutan dalam hutan adatnya melalui pemberian izin Pemungutan Kayu Masyarakat Adat (IPKMA) dengan wadah KOPERMAS.  Kebijakan inipun dalam implementasinya ternyata lebih menguntungkan pengusaha yang menjadi mitra kerja KOPERMAS.  Masyarakat belum menjadi pengelola hutan adatnya, melainkan sekedar pemegang izin dan penerima kompensasi produksi  semata.  Dampak yang dirasakan bukan menumbuhkan kemandirian ekonomi masyarakat adat melainkan menciptakan ketergantungan tarhadap pihak lain dan  memanjakan ekonomi uang.

Berdasarkan pengalaman dan praktek-praktek pemanfaatan potensi hutan tersebut, yang belum sepenuhnya dapat menumbuhkan kemandirian masyarakat adat dalam mengelola hutan adatnya dan meningkatkan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan, maka dilakukan kajian-kajian baik oleh Lembaga Swadaya Masyarakat maupun Perguruan tinggi untuk mencari model pemberdayaan masyarakat adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi hutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.  Sementara kajian dilakukan, muncul permasalahan baru bahwa dalam era desentralisasi sektor kehutanan, ternyata akses masyarakat adat untuk mengelola dan memanfaatkan hutan adatnya seakan tertutup kembali dengan ditariknya kembali kewenangan perizinan pengusahaan hutan ke pusat.

Terlepas dari kewenangan perizinan tersebut, makalah ini mencoba menawarkan suatu konsep pengembangan pemanfaatan potensi hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pengembangan model-model pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang memposisikan masyarakat sebagai pengelola hutan, bukan sekedar sebagai pekerja hutan.

 

 

 

Potensi Hutan Papua Barat

Luas hutan Papua berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 891/Kpts-II/1999 tentang penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Papua seluas 42.224.840 ha atau 95% dari luas daratan.  Dari luasan tersebut, 40.546.360 ha (96%) adalah kawasan hutan dan 1.678.480 ha (4%) merupakan kawasan perairan (Dinas Kehutanan Provinsi Papua, 2004).

Tabel 1.      Luas hutan Provinsi Papua menurut fungsi peruntukan

No.

Fungsi Peruntukan Kawasan

Luas

Ha

%

1.

Hutan Lindung

10.619.090

25,15

2.

Hutan Produksi

 

 

 

a. Hutan Produksi Tetap

10.585.210

25,07

 

b. Hutan Produksi Terbatas

2.054.110

4,86

 

c. Hutan Produksi Konversi

9.262.130

21,94

 

Sub. Hutan Produksi

21.901.450

51,87

3.

Hutan Suaka Alam dan Pelestarian Alam

8.025.820

19,01

 

Sub. Kawasan Hutan Konservasi

8.025.820

19,01

 

Total Kawasan Hutan

40.546.360

96,02

4.

Kawasan Perairan

1.678.480

3,98

 

Total Kawasan Hutan dan Perairan

42.224.840

100.00

Sumber:      SK Menhutbun No. 891/Kpts-II/1999

Pemekaran Provinsi Papua menjadi dua provinsi dan sesuai dengan pemekaran kabupaten/kota menurut UU No. 26 Tahun 2002, maka atas dasar Peta Kawasan Hutan dan Perairan yang dikeluarkan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Papua (2004), luas kawasan hutan Provinsi Papua Barat adalah 9.723.928 ha atau 70% dari luas wilayah administratif pemerintahan Provinsi Papua Barat (138.915 km2). Bila dibandingkan dengan luas kawasan hutan Provinsi Papua (sebelum pemekaran), maka luas kawasan hutan Provinsi Papua Barat hanya 15,92%. 

Tabel 2.      Luas hutan Provinsi Papua Barat menurut fungsi peruntukan

No.

Fungsi Peruntukkan Kawasan

Luas

ha

%

1.

Hutan Lindung

1.648.277,57

16,87

2.

Hutan Produksi

6.027.673,14

61,70

 

a.  Hutan Produksi Tetap

1.866.284,39

19,10

 

b.  Hutan Produksi Terbatas

1.847.243,96

18,91

 

c.  Hutan Produksi Konversi

2.314.144,79

23,69

3.

Hutan Konservasi

1.751.648,35

17,93

4.

Areal Peruntukan Lain

342.087,75

3,50

 

Total Kawasan Hutan

9.769.686,81

100,00

Sumber:      SK Menhutbun No. 891/Kpts-II/1999

Luas hutan produksi di wilayah Papua Barat diperkirakan seluas 6,03 juta ha atau 61,70% dari luas seluruh kawasan hutan.  Sedangkan untuk Hutan lindung 16,87%, Hutan konservasi 17,93% dan Areal Peruntukan Lain hanya 3,50% dari luas kawasan hutan.  Kawasan hutan ini terdiri dari berbagai tipe hutan mulai dari hutan mangrove, hutan pantai, hutan rawa, hutan dataran rendah sampai hutan pegunungan rendah.  Sebagian besar kawasan hutan produksi ini telah dibebani oleh konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau Ijin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). 

Berdasarkan kompilasi dari beberapa hasil cruising yang dilakukan oleh HPH maupun IPK-MA, potensi masak tebang jenis pohon komersial pada hutan produksi tersebut bervariasi antar wilayah kabupaten/kota (17,25 – 55,24 m3/ha dengan rata-rata 38,41 m3/ha dan kerapatan pohon berkisar antara 6,28 – 21,74 batang/ha dengan rata-rata 12,37 batang/ha).  Berdasarkan kriteria potensi hutan alam produksi yang dapat diberikan IUPHHK maka sebagian besar areal hutan produksi di Papua Barat berada di bawah kriteria dimaksud.  Menurut SK Menteri Kehutanan Nomor: 8171/Kpts-II/2002 bahwa untuk Papua, potensi hutan alam yang layak untuk diberikan IUPHHK adalah 14 batang/ha untuk hutan tanah kering dan 18 batang untuk hutan tanah basah atau rawa.  Dengan demikian  potensi hutan Papua  masih memungkinkan untuk dikembangkan pemanfaatannya demi kesejahteraan masyarakat.

Hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang dapat dimanfaatkan di Provinsi Papua dan Papua Barat cukup potensial namun penelitian potensi di alam belum banyak dilakukan.  Bebrapa jenis HHBK tersebut adalah: rotan, bambu, kulit masoi, lawang, gaharu, gambir, kayu putih, nipah,  sagu, buah merah dan sarang semut merupakan potensi yang perlu dikembangan dalam kaitannya dengan pengembangan pemanfaatan potensi hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui  model pengelolaan hutan berbasis masyarakat adat.

Pengelolaan hutan dewasa ini akan dikembangkan dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), sehinggas semua kawasan hutan (Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Hutan Konservasi) dikelola melalui model ini.  Pengelolaan hutan dilakukan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya, sehingga diharapkan dapat dikelola secara efisien dan lestari.  Dengan demikian akan terdapat tiga model utama pengelolaan hutan yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK).  Dalam suatu KPH dapat terjadi lebih dari satu fungsi dan penemaannya ditetapkan berdasarkan fungsi yang dominan (Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007).

Berbagai bentuk izin pemanfaatan hutan dapat dilakukan dalam kawasan hutan (Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007) yaitu: (a) Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK), (b) Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUJL), (c) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), (d) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK), (e) Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK), dan (f) Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK).

 

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

Prinsip Dasar Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat (Community Forest  Based Management) merupakan suatu pendekatan pengelolaan yang multi-stakeholders atau pengelolaan hutan kolaboratif yang bercirikan tipologi kehutanan masyarakat tertentu.  Pengembangan kehutanan masyarakat ini tidak memperkenankan skala usaha dan tidak ada pemilahan antara pengelolaan hasil hutan non kayu dan hasil hutan kayu termasuk rantai tataniaganya.  Pengelolaan hutan berbasis masyarakat menekankan pada pengelolaan yang berpihak kepada masyarakat dan bukan ditolerir oleh pemerintah maupun swasta.  Masyarakat umumnya secara tradisionil telah memiliki kearifan tradisionil dalam menjaga kelestarian sumberdaya hutan dan melakukan pemanenan kayu dan non kayu secara lestari.  Sedangkan pemasaran hasil hutan kayu dan non kayu dapat dilakukan bekerjasama dengan pengusaha, termasuk mekanisme pelaksanaannya.  Prinsip dasar daripengelolaan hutan berbasis masyarakat menurut Cahyono (2004) adalah bahwa kewenangan pengelolaan berada ditangan masyarakat.  Masyarakat yang akan menentukan semua kerjasama kolaborasi dengan pihak lain.  Oleh karena itu, prinsip-prinsip pengelolaan hutan berbasis masyarakat sebagai berikut:

1.   Berorientasi pada kelestarian hutan dan bukan terfokus pada kelestarian produksi kayu.

2.   Didasarkan pada prinsip hak asasi manusia (HAM) dan keadilan.  Masyarakat setempat dihargai hak-haknya dan merupakan subyek dari pengelolaan hutan.

3.   Meminimalkan kewenangan dan peran pemerintah, sebaliknya memperbesar kewenangan dan peran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

4.   Bertujuan untuk memberdayakan dan memperkuat masyarakat secara sosial, ekonomi dan politik.

Prinsip-prinsip tersebut merupakan jiwa dari pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang harus terakomodir dalam kebijakan dan pelaksanaannya.  Karena tujuan akhir yang diharapkan dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat adalah kesejahteraan masyarakat, maka harus berorientasi pada pengembangan ekonomi jangka panjang.  Oleh karena itu, kemandirian masyarakat menjadi sasaran utama dan ketergantungan masyarakat kepada pihak lain menjadi berkurang.  Namun untuk sasaran jangka pendek, kemitraan dengan  pengusaha atau pihak lain untuk sumber modal dan sebagai tempat pembelajaran dalam memanfaatkan peluang bisnis maupun  pengetahuan  teknis pengelolaan  hutan masih dibutuhkan

Harapan Implementasi Ke Depan

Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang merupakan sasaran akhir dari pengelolaan hutan berbasis masyarakat, yaitu:

1.   Masyarakat akan lebih sejahtera karena adanya hak masyarakat akan faktor produksi dan luarannya melalui terjaminnya hak mengelola dan memanfaatkan hutan dan isinya.

2.   Kemandirian ekonomi akan lebih terjamin karena masyarakat memiliki peluang untuk mengakumulasikan keakayaan dan keahlian

3.   Keamanan hutan akan terjaga karena tumbuhnya rasa memiliki dan perasaan

4.   Kualitas hutan akan lebih baik, karena masyarakat lebih mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam mengelola sumberdaya hutannya.

Dampak positif tersebut secara bertahap dapat terwujud  bila semua stakeholder memiliki kesamaan persepsi dan berkomitmen bahwa keberpihakan terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumberdaya hutan menjadi titik sentral dalam merumuskan dan melaksanakan program-program pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat.  Masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai buruh hutan, tetapi sebagai pengelola hutan.  Untuk dapat memposisikan masyarakat sebagai pengelola hutan, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pendampingan guna peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang pengelolaan hutan dan usaha kehutanan.  Kebijakan dan regulasi yang diterbitkan  harus menunjukkan keberpihakan dan pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat. 

Strategi Kedepan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Adat

Mengacu kepada konsep pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat dan dengan pertimbangan bahwa Masyarakat Adat Papua sebagai subjek dalam pengelolaan sumberdaya hutan, maka konsep pengelolaan hutan berbasis masyarakat adat ke depan ditempuh dengan menerapkan  strategi berikut:

1.   Masyarakat adat diberikan hak sepenuhnya untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya hutannya, sedangkan pemerintah bertindak sebagai regulator, motivator dan evaluator. 

2.   Masyarakat diberikan hak sepenuhnya menentukan apakah hutan akan dikelola sendiri atau berkooperasi dengan pihak luar/pemodal.  Bentuk pendekatan pengusahaan adalah Silvo-Business (Usaha Kehutanan), dimana hutan adatnya dikelola tidak hanya untuk produksi kayu saja, tetapi juga hasil hutan kayu dan jasa lingkungan dapat diusahakan sekaligus dalam areal hutan adatnya.  Dalam konteks ini, hak pengelolaan tidak mensyaratkan skala usaha, luas areal dan jangka waktu pengelolaan.

3.   Menerapkan sistem silvikultur yang dapat menjamin kelestarian hasil dan kelestarian lingkungan.  Strategi ini diterapkan melalui pengaturan dan penataan areal, pengaturan panenan untuk periode produksi tertentu.

4.   Meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan serta pendampingan terutama pada aspek menejemen bisnis dan pengetahuan teknis kehutanan.  Strategi ini ditempuh melalui peningkatan peran instansi teknis, LSM dan akademisi untuk memberdayakan dan membangun kapasitas masyarakat kearah kemandirian.

5.   Meningkatkan keterlibatan masyarakat adat dalam kegiatan usaha.  Strategi ini ditempuh dengan mewajibkan pengusaha swasta atau investor yang berkooperasi dengan masyarakat adat untuk  melibatkan secara aktif dalam seluruh kegiatan dan memposisikan masyarakat setara.

Dengan menerapkan strategi pengelolaan demikian, maka diharapkan sasaran akhir dari pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat adat dapat terwujud sesuai jiwa paradigma “hutan untuk masyarakat (forest for people)”.  Untuk itu diperlukan komitmen seluruh stakeholders untuk berperan optimal dalam mengimplementasikan strategi tersebut di dalam pengelolaan hutan masyarakat adat, mulai dari proses perencanaan sampai pada monitoring dan evaluasi.  Peran masing-masing stakeholders yang harus dijalankan diposisikan  sesuai tugas pokok dan fungsinya.  Tokede, et. al, (2005), melaporkan bahwa stakeholders yang terkait  dalam pengelolaan hutan masyarakat di Papua adalah koperasi masyarakat, kepala adat/kepala klan, masyarakat adat, Lembaga Musyawarah Adat/Dewan Adat, investor/mitra kerja, masyarakat umum, pemerintah, LSM, akademisi, lembaga penelitian/pelatihan.  Ke delapan stakeholders tersebut, tiga stakeholders digolongkan sebagai stakeholders primer, yaitu pemerintah daerah (instansi teknis terkait), investor swasta (mitra kerja) dan mayarakat adat (koperasi).  Peran yang harus dijalankan oleh stakeholders primer tersebut digambarkan pada diagram Venn Gambar 1.

 

 

 

 

Gambar 1. Peran stakeholders primer yang harus dibangun dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Adat

 

Pemberdayaan masyarakat adat melalui pengelolaan hutan dapat diartikan sebagai upaya untuk menjadikan kedudukan masyarakat adat setara dengan pihak lain dalam memutuskan bagaimana sumberdaya hutan mereka akan dikelola, sehingga mereka bisa mendapatkan manfaat yang sebanding dengan potensi hutan yang dimilikinya. Pemberdayaan juga berarti mempertimbangkan keterlibatan mereka secara aktif dalam keseluruhan proses pengelolaan hutan sehingga secara mandiri mampu memanfaatkan hutan secara optimal dan berkelanjutan bagi kesejahteraan hidupnya.  Beberapa  aspek yang perlu diberdayakan agar masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam pengelolaan hutan secara khusus dan pengelolaan hutan secara keseluruhan adalah sebagai berikut: peningkatan kapasitas Masyarakat Adat dan Lembaga Adat, pembuatan kebijakan kehutanan yang mengakui kearifan lokal dan penguatan aspek teknis pengusahaan hutan oleh masyarakat adat.

Pada kondisi masyarakat saat ini, barangkali masih sangat sulit untuk mengharapkan munculnya inisiatif dan partisipasi spontan dari masyarakat lokal untuk meningkatkan potensi/kualitas hutan mereka.  Proses pendekatan harus dimulai dari pertanyaan:  Apa yang masyarakat inginkan? Apa yang masyarakat miliki? dan Apa yang masyarakat mampu?  Inilah pendekatan perencanaan partisipatif (bottom up).  Pembangunan berbasis masyarakat menganut prinsip bahwa:

1.   Prinsip Kepemilikan (ownership).  Prinsip ini mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi dan pembangunan dapat dikatakan berbasis masyarakat apabila masyarakat merasa memilikinya.

2.   Prinsip Kelestarian Lingkungan (environmental sustainable).  Prinsip ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan sumberdaya harus menjamin kelestarian dan kebelanjutan.

3.   Prinsip Kelembagaan Lokal (local institution).  Prinsip ini mengindikasikan bahwa kegiatan pembangunan harus menghargai keberadaan institusi atau kelembagaan lokal terutama kelembagaan adat.

4.   Prinsip Berkeadilan (justicable).  Prinsip ini mengindikasikan bahwa setiap usaha ekonomi harus dapat memberi akses kepada setiap anggota masyarakat.

5.   Prinsip Pemberdayaan (empowerment).  Prinsip ini mengindikasikan bahwa setiap usaha ekonomi harus dapat memberdayakan kemandirian investasi ke dalam masyarakat dan lingkungan untuk membangun kemandirian dan pertumbuhan bersama.

Prinsip di atas menjadi landasan dalam penyusunan model pengelolaan hutan masyarakat adat di wilayah ini ke depan.  Masyarakat adat tidak boleh sekedar hanya membabat hutan adatnya untuk memperoleh uang tunai saja,  tetapi harus pula memperhatikan secara berimbang empat aspek utama, yaitu:

1.   Aspek Ekonomi.  Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat (PHMA) diimplementasikan guna meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui usaha pemanfaatan dan pengolahan hasil hutan terpadu (intergrated)

2.   Aspek Ekologi.  Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat (PHMA) diimplementasikan dengan dasar produktivitas sumberdaya (hutan) yang bernilai guna, lestari dan berkelanjutan.

3.   Aspek Pemanfaatan Serbaguna (multiple used).  Pengelolaan Hutan Adat (PHMA) diimplementasikan menurut fungsi peruntukan hutan (fungsi guna hutan) secara optimal dan bernilai pasar tinggi serta mengurangi limbah yang dihasilkan.

4.   Aspek Kesempatan Kerja.  Pengelolaan Hutan Adat (PHMA) diimplemetasikan sebagai wadah penciptaan lapangan kerja (padat karya) yang sekaligus proses pembelajaran  dan alih teknologi (pusat pelatihan) untuk pengembangan kualitas dan skill tenaga kerja lokal.

Oleh karena itu, dorongan dan fasilitasi dari berbagai pihak yang disertai dengan upaya peningkatan kapasitas masyarakat lokal sangat diperlukan untuk membangun kesadaran tentang pentingnya menjaga dan meningkatkan kualitas hutan mereka.  Inilah jiwa dari Model Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat masa depan.

Pengembangan Model Alternatif Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat (PHMA)

Dasar Pertimbangan Penyusunan Model

Tujuan mendasar dari pengembangan model alternatif Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat di Papua adalah agar hutan adat dikelola untuk dapat memberikan manfaat ekonomi yang sebasar-besarnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat adat secara berkelanjutan.  Tujuan akhir yang ingin dicapai oleh model alternatif yang dikembangkan adalah kemadirian masyarakat adat dalam mengelola hutan dan hasil hutan secara efektif untuk membangun dan meningkatkan taraf hidupnya.  Hal lain yang ingin dicapai dari model alternatif yang dikembangkan adalah meningkatkan jumlah masyarakat adat yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan hutan adat mereka sambil mendorong dan membangun kapasitas sumberdaya yang dimiliki terutama dalam aspek teknis usaha (bisnis) dan  aspek teknis kehutanan (sistem silvikultur)

Untuk mencapai tujuan akhir tersebut maka aspek yang menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan model adalah kesederhanaan pola  pengusahaan dengan produk yang dapat terserap oleh pasar lokal dan sedapat mungkin dilaksanakan dalam  bentuk usaha  padat karya.  Aspek teknis yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan model meliputi: kelestarian hutan, luas dan potensi hutan, kapasitas masyarakat yang berkaitan dengan kemampuan pengelolaan usaha, teknis pengusahaan hutan, permodalan usaha, dan regulasi pengelolaan dan pemanfaatan hutan.

Keberlanjutan pengusahaan hutan adat bergantung pada kelestarian hutan adat yang dikelola.  Upaya untuk menjamin kelestarian hutan dilakukan dengan menerapkan sistem silvikultur dan sistem pemungutan hasil hutan yang tepat sesuai dengan kondisi hutannya dan diikuti dengan upaya peningkatan kualitas tegakan untuk meningkatkan produktifitas hutan pada periode pengusahaan berikutnya.  Upaya tersebut meliputi penerapan teknik penebangan dengan dampak minimal, penanaman pengayaan, dan  jatah tebangan tahunan  tidak melebihi riap tegakan alam.

Luas dan potensi hutan akan menentukan jenis, jumlah dan kapasitas peralatan (kapasitas produksi) serta besarnya etat tebangan tahunan untuk mencapai tingkat usaha yang efisien yang sesuai dengan riap tegakannya.  Potensi pohon masak tebangan, luas hutan produktif dan kapasitas peralatan dijadikan dasar dalam penentuan luas optimal dari areal hutan yang dikelola untuk jangka waktu pengelolaan tertentu.

Kapasitas masyarakat akan menentukan pola pengusahaan hutan yang akan dilakukan.  Harapan dari penyusunan model alternatif ini adalah masyarakat adat mampu mengelola dan mengusahakan hutan adatnya secara mandiri melalui badan usaha yang dibentuk berdasarkan kesepakatan anggota masyarakat adat yang bersangkutan.  Apabila masyarakat belum mampu melaksanakan pengelolaan dan pengusahaan hutan secara mandiri maka badan usaha yang dibentuk oleh masyarakat adat dapat bermitra dengan pihak lain dengan asas kesetaraan dan keadilan.  Kemitraan yang dibangun juga harus diupayakan terjadinya transfer pengetahuan dan teknologi pengelolaan usaha dan pengusahaan hutan kepada masyarakat adat melalui pola partisipatif baik spontan maupun karena dorongan.

Aspek lain yang menjadi dasar pertimbangan dalam pengembangan model alternatif pengusahaan hutan berbasis masyarakat adat adalah legalitas usaha yang dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pengelolaan dan pengusahaan hutan, pengelolaan usaha, peredaran dan pemasaran hasil produksi.  Sebagai acuan legalitas model pengusahaan hutan masyarakat adat adalah UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 67 tentang masyarakat hukum adat, dan pasal 66 tentang penyerahan kewenangan pengurusan hutan kepada pemerintah daerah serta UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Model-Model Alternatif Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat yang dikembangkan

Dibanding sumberdaya alam lain (misalnya pertambangan) pengelolaan hutan relatif sederhana dengan modal yang juga relatif tidak besar, bergantung pada skala dan tujuan pengelolaan yang akan dilakukan (produksi log, kayu olahan, hasil hutan non kayu;atau jasa lingkungan).  Berdasarkan pilihan tujuan pengelolaan tersebut, seharusnya masyarakat adat mampu mengelola dan memanfaatkan kekayaan hutan adatnya secara mandiri untuk peningkatan kesejahteraan mereka.  Namun demikian berdasarkan latar belakang sosial budaya dan sosial ekonomi masyarakat adat, tidak semua kelompok masyarakat adat mampu mengelola hutan adatnya secara mandiri sehingga harus dilakukan secara bermitra dengan pihak lain.  Meskipun dilakukan secara mandiri oleh kelompok masyarakat adat, namun insentif permodalan dan kebijakan masih diperlukan dari pemerintah daerah.

Untuk menjamin kelestarian fungsi dan ketercukupan luas penutupan hutan, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menetapkan berdasarkan fungsinya hutan terdiri atas hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.  Dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, ketiga kategori hutan tersebut dapat dimanfaatkan dengan bentuk dan intensitas pengusahaan yang disesuaikan dengan fungsi utama kawasan hutan.

Berdasarkan fungsi hutan dan kapasitas masyarakat adat maka model pengelolaan hutan oleh masyarakat adat yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

         Pengelolaan hutan produksi

o    Dilakukan oleh masyarakat adat secara mandiri (Perorangan/Kelompok).

o    Bermitra dengan pengusaha hutan (Koorporasi dengan Investor Kehutanan)

o    Dilakukan oleh pengusaha hutan (Kontrak Kerja Investor Kehutanan)

         Pengelolaan hutan lindung dan konservasi

o    Ijin Jasa Lingkungan

o    Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu

o    Pelibatan MA dalam program pengelolaan hutan lindung dan Kawasan konservasi oleh pemangku kepentingan sebagai bentuk kompensasi (pola kemitraan)

Secara skematis model-model  Pengelolaan  hutan adat digambarkan pada Gambar 3.

Gambar 2.         Pilihan pengembangan model alternatif pengelolaan hutan masyarakat adat

 

Untuk menjamin agar model-model pengelolaan hutan masyarakat adat yang ditawarkan dapat berfungsi seperti yang diharapkan maka, beberapa prasyarat yang harus dipenuhi adalah:

1.   Identifikasi Masyarakat Pemilik Hutan Adat

Langkah awal yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan model pengusahaan hutan oleh masyarakat adat adalah identifikasi masyarakat pemilik  hutan adat  dan lokasi areal hutan adatnya.  Langkah ini sangat penting karena berkaitan dengan: 1) Kepastian secara adat tentang lokasi hutan yang akan dikelola berserta batas-batas kepemilikan secara adat; 2) Siapa saja yang secara adat berhak untuk menerima hasil pengusahaan yang akan dilakukan beserta proporsinya masing-masing sesuai dengan posisi individu dalam struktur sosial  adat; dan 3) Legalitas formal (kepastian hukum) pengelolaan hutan yang akan dilakukan (badan usaha dan areal kelola).

Kepastian hukum lokasi dan kepemilikan hutan adat harus ditetapkan  dalam upaya menghindari konflik atas kepemilikan lahan secara adat yang sangat potensial menjadi penghambat berlanjutnya usaha masyarakat.  Sedang kepastian kepemilikan dan penguasaan beserta status hak dalam strukur sosial adat diperlukan untuk menjamin asas kemerataan dan keadilan dalam pendistribusian hasil yang akan diperoleh dan mencegah munculnya konflik horizontal di antara anggota kelompok masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Legalitas formal (status hukum formal) keberadaan masyarakat adat dan kepemilikan adat atas suatukawasan hutan diperlukan untuk menjamin legalitas usaha yang akan dilakukan.  Pemerintah dalam UU No. 41 Tahun 1999 telah mengakui adanya hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dengan syarat masyarakat adat tersebut benar-benar dapat dibuktikan eksistensinya dan disahkan keberadaannya berdasarkan Peraturan Daerah (Perda).  Kepastian hukum tersebut, menjadi dasar legalisasi hak masyarakat adat untuk mengelola hutan adat agar tidak bertentangan dengan kewenanganan pemerintah dalam mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan.  Kepastian hukum pemilikan adat,  lokasi, luas dan batas-batasnya harus disetujui dan disahkan oleh Kepemimpinan Adat (Lembaga Adat), dan pemerintah (Bupati/Walikota).

2.   Pembentukan Badan Hukum Usaha

Setelah kepemilikan dan areal hutan masyarakat hukum adat teridentifikasi dengan batas-batas wilayah yang jelas, kelompok masyarakat adat tersebut harus membentuk badan hukum usaha yang akan akan melakukan pengelolaan hutan adat mereka sesuai dengan kesepakatan masyarakat adat bersangkutan.  Badan hukum, sebagai wadah formal masyarakat adat atau kelompok marga tertentu, diperlukan dalam rangka: 1) memenuhi syarat perizinan suatu usaha, 2) memudahkan penggalangan modal (akses perbankan), transaksi jual-beli peralatan dan pemasaran produk yang dihasikan, 3) memudahkan monitoring, evaluasi, dan pembinaan oleh instasnsi terkait terhadap hak dan kewajiban  suatu usaha, dan 4) memudahkan manajemen operasi sebagai sebuah unit usaha.

3.   Perijinan

Sebagai dasar legalitas suatu unit usaha untuk beroperasi adalah Ijin Usaha yang sah, yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan aturan hukum yang mengaturnya.  Dalam konteks unit usaha pengusahaan hutan, berkaitan dengan desentralisasi sektor kehutanan pemerintah telah memberikan kewenangan pengaturan pengelolaan hutan yang bersifat operasional kepada pemerintah daerah (UU No. 41 Pasal 66 dan penjelasannya).  Mengacu pada aturan hukum tersebut dan skala usaha yang akan dilakukan oleh masyarakat adat serta keterkaitan dengan program pembangunan sektor lain dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka pembangunan wilayah, maka Ijin Usaha Pengusahaan Hutan Masyarakat Adat dapat dikeluarkan oleh Bupati/Walikota atas rekomendasi dan persetujuan instansi terkait (Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota).  Rekomendasi dan persetujuan instansi terkait harus mempertimbangkan rencana pembangunan jangka panjang tiap sektor dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah sebagai implementasi pembangunan sektor kehutanan sebagai subsistem dari pembangunan wilayah.

Sebagai syarat utama pengurusan ijin usaha adalah: 1) Bukti keberadaan masyarakat adat dan kepemilikan lahan adat (SK Bupati/Walikota atas persetujuan Ketua Lembaga Adat dan dilengkapi dengan peta lokasi lahan beserta batas-batasnya), 2) Akta pendirian dan bentuk badan usaha yang sah, dan 3) Rekomendasi kelayakan usaha yang akan dilakukan dari instansi terkait (potensi hutan, kelayakan teknis, kelayakan operasional, kelayakan manajerial).

Model I:  Pengusahaan Hutan Masyarakat Adat Secara Mandiri

Model pengusahaan hutan masyarakat adat secara mandiri dapat dilakukan jika badan usaha masyarakat adat mempunyai modal usaha yang cukup dan mempunyai tenaga-tenaga profesional yang mampu menjalankan roda usaha yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  Jika tidak, badan usaha masyarakat adat dapat memperkerjakan tenaga-tenaga profesional yang diperlukan, sedang permodalannya dipenuhi melalui pinjaman lunak dari perbankan yang difasilitasi oleh pemerintah atau subsidi modal dan peralatan dari pemerintah  sebagai salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Bentuk usahanya merupakan integrasi antara pengusahaan hutan (penebangan) dengan usaha penggergajian dengan mesin gergaji portabel (portable saw mill).  Produk berupa kayu gergajian dipilih dengan pertimbangan:

1.      Meningkatkan nilai tambah sumberdaya hutan masyarakat (dari log menjadi kayu gergajian)

2.      Meningkatkan peluang lapangan kerja (selain dalam kegiatan penebangan juga tersedia lapangan kerja pada unit penggergajian dan pengangkutan produk)

3.      Mengolah log hasil IPK-MA yang masih tersisa sebagai modal untuk penataan hutan masyarakat sebelum diusahakan/dieksploitasi lagi

4.      Pangsa pasar kayu gergajian lebih potensial (secara lokal) dibanding log (adanya regulasi pelarangan perdagangan log/kayu olahan antar pulau)

Kayu gergajian yang dihasilkan diharapkan dapat memenuhi:

1.      Kebutuhan kayu konstruksi masyarakat.

2.      Kebutuhan kayu untuk pembangunan infrastruktur daerah (kontraktor lokal).

3.      Kebutuhan bahan baku industri meubel lokal.

4.      Industri pengolahan kayu lanjutan untuk diekspor yang berada di tingkat kabupaten/kota.

Melalui model pengusahaan hutan ini masyarakat adat akan memperoleh manfaat dalam bentuk kompensasi atas nilai hutan yang diusahakan dan gaji/upah atas keterlibatan mereka dalam proses pengusahaan hutan dan pengolahan kayu.  Untuk memperbesar peluang keterlibatan masyarakat adat, pengusahaan hutan dilakukan dengan metode manual dan semi mekanis.  Kegiatan selain penebangan dan pengolahan kayu, dilakukan dengan sistem padat-karya.  Bagi pemerintah daerah, pengusahaan hutan masyarakat adat akan memberi kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak (PBB, PPn, dan PPh), selain PSDH dan DR.

Untuk menjamin kelestarian hutan dan kelestarian usaha masyarakat adat, pengusahaan hutan didesain untuk dilakukan dalam jangka waktu pengusahaan (rotasi) 20 tahun dengan limit diameter pohon yang boleh ditebang ≥ 50 Cm.  Dalam proses pengusahaan hutan badan usaha masyarakat adat harus melakukan penataan areal tebangan (penataan hutan), inventarisasi tegakan, penanaman pengkayaan dan pemeliharaan permudaan.  Sedang untuk memenuhi kewajiban keuangan kepada pemerintah, badan usaha harus tertib dan konsisten dalam penatausahaan hasil hutan dan peredarannya.  Secara skematis model pengusahaan hutan masyarakat adat secara mandiri beserta mekanisme perijinannya disajikan pada Gambar 4, Gambar 5, dan Gambar 6. 

Gambar 3.         Model Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Secara Mandiri

 

Gambar 4.         Proses Perizinan Non-Teknis Kehutanan

 

Gambar 5.         Pola Perizinan PHMA Mandiri

Kelayakan Finansial

Asumsi–asumsi yang digunakan dalam analisis ekonomi finansial usaha adalah sebagai berikut:

1.   Produksi kayu gerajian = 4 m3 /hari

2.   Rata-rata rendemen kayu gergajian = 50 %

3.   Rata-rata volume kayu per pohon = 3 m3 

4.   Rata-rata potensi masak tebang jenis kayu komersial utama = 5 pohon/ha  (15 m3/ha)

5.   Hari kerja = 25 hari/bulan (300 hari/tahun)

6.   Jangka waktu pengusahaan (Rotasi) = 20 tahun

7.   Areal hutan tidak efektif = 25%

8.   Harga kayu gergajian = Rp. 1.500.000/m3.

9.   Modal Usaha diperoleh dari pinjaman bank dengan bunga = 12%/tahun

Pengusahaan hutan masyarakat adat secara mandiri dapat dikatakan layak secara ekonomi dengan Gross B/C = 1,049; Nett B/C = 0,049; dan Pay Back Period = 5,49 tahun.  Rekapitulasi analisis finansial pengusahaan hutan masyarakat adat secara mandiri disajikan pada Tabel Lampiran 1.

Model II: Pengusahaan Hutan Masyarakat Adat Secara Bermitra

Pada dasarnya prinsip pengusahaan hutan masyarakat adat dengan model bermitra sama dengan model pengusahaan secara mandiri.  Perbedaan mendasar pada model ini adalah pelaksanaan pengusahaan dilakukan oleh badan usaha yang merupakan hasil koorporasi atau kolaborasi antara badan usaha masyarakat adat dengan badan usaha mitra kerja dan segala kewajiban atas pelaksanaan pengusahaan ditanggung oleh badan usaha bersama tersebut.

Pada model ini badan usaha masyarakat bekerja sama dengan badan usaha lain yang dinilai kapabel untuk menjalankan usaha secara bersama-sama sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Untuk menjamin kelangsungan kerjasama yang bersifat saling menguntungkan secara berkeadilan antara badan usaha masyarakat dengan mitra kerja.  Kemitraan harus dibuat dalam dokumen Kontrak Kerjasama (permodalan, teknis, dan manajerial) dan jenjang waktu kerjasama yang dilakukan beserta distribusi hasil yang akan diperoleh.  Surat Perjanjian Kerjasama harus dilakukan dihadapan Notaris dan disahkan oleh Pemerintah Daerah.

Bentuk koorporasi usaha adalah Penyertaan Model oleh masyarakat adat.  Nilai hutan adat dianggap sebagai penyertaan saham masyarakat adat yang besarnya dihitung berdasarkan potensi hutan adat.  Sedang investasi/modal awal merupakan saham dari mitra kerja.  Besarnya proporsi  saham akan menentukan proporsi pembagian keuntungan (Laba Usaha), yang dicantumkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama. 

Melalui model pengusahaan hutan ini manfaat yang diterima oleh masyarakat adat berupa bagian keuntungan pengusahaan (deviden), serta gaji dan upah dari keterlibatan mereka dalam proses pengelolaan hutan.  Hal terpenting yang diharapkan melalui implementasi model ini adalah terjadinya transfer pengetahuan dan teknologi pengusahaan hutan dan pengelolaan usaha dari mitra ke masyarakat adat.  Oleh karena itu dalam kesepakatan kerjasama antara badan usaha masyarakat adat dengan badan usaha mitra harus ada upaya untuk melibatkan masyarakat adat dalam proses pengusahaan hutan dan pengelolaan usaha yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan menjadi syarat pengurusan ijin usaha.  Secara skematis model pengusahaan hutan masyarakat adat secara bermitra beserta mekanisme perijinannya disajikan pada Gambar 7 dan Gambar 8.

Gambar 7.         Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Kemitraan (Koorporasi)

 

Gambar 8.         Pola Perizinan  PHMA Kemitraan (Koorporasi)

 

Model III: Pengusahaan Hutan Masyarakat Adat yang Dilakukan Oleh Pihak Lain (Pihak III)

Berbeda dengan model I dan model II, pada model ini semua kewajiban dan tanggung jawab pengusahaan hutan ditanggung oleh pihak lain (investor) dengan nilai lahan hutan masyarakat adat sebagai penyertaan modal (saham).  Proporsi hasil bagi masyarakat sebanding dengan proporsi saham mereka terhadap keseluruhan biaya produksi.  Perjanjian Kerjasama lebih berisi tentang Hak dan Kewajiban antara Masyarakat Adat dan Pengusaha.  Pengusaha dituntut untuk benar-benar dapat mengakui keberadaan Masyarakat Adat sebagai Pemilik Hutan Adat.  Pengusaha atas fasilitasi pemerintah memberikan kompensasi hak yang benar-benar layak dengan prinsip bereadilan (saling menguntungkan).

Model perizinan dan penetapan areal  kelola sama dengan sistem HPH, dengan syarat implementasi pembinaan, monitoring dan evaluasi diperketat melalui evaluasi kinerja HPH secara periodik oleh suatu lembaga independent (Akademisi dan LSM).

Upaya Pemberdayaan Masyarakat Adat

Harapan dari pengusahaan dan pemanfaatan hutan oleh masyarakat adat adalah mereka memperoleh manfaat dan pendapatan yang sebesar-besarnya sebagai modal pemberdayaan dan peningkatan taraf hidupnya secara berkelanjutan.  Dari pendapatan yang diperoleh tersebut diharapkan mereka mampu mengembangkan usaha-usaha produktif lain, seperti pengembangan kebun rakyat dan usaha produktif lainnya.  Namun demikian, pengalaman menunjukkan bahwa ekonomi komersil yang bergulir berkaitan dengan bergulirnya pola pengusahaan hutan adat melalui IPK-MA (Kopermas) dinilai kurang maksimal dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.  Terlepas dari masalah teknis operasional model IPK-MA melalui Kopermas, perilaku ekonomi subsisten masyarakat adat merupakan faktor penting gagalnya model IPK-MA dalam upaya pemberdayaan masyarakat adat.  Hal ini dikarenakan dengan perilaku subsistensinya tersebut, masyarakat belum mampu mengalokasikan pendapatan tunai yang diperoleh pada upaya-upaya keberlanjutan peningkatan taraf ekonominya, justru sebaliknya, sebagian besar pendapatannya dibelanjakan untuk memenuhi berbagai keinginan sesaat terhadap barang-barang konsumtif yang secara ekonomi sebetulnya belum dibutuhkan, sehingga ketika kegiatan Kopermas dihentikan status ekonomi mereka relatif sama dengan sebelum adanya kegiatan Kopermas.

Masyarakat adat pemilik ulayat atas kawasan hutan umumnya adalah masyarakat tradisional dengan mata pencaharian sebagai petani skala subsisten (sebagian bahkan masih pada tahap peramu).  Dengan latar belakang sosial budaya tersebut kelihatannya masyarakat belum siap untuk berperilaku ekonomi komersil.  Untuk mendorong masyarakat agar dapat dan mau memanfaatkan pendapatannya secara tepat guna dan produktif dalam upaya peningkatan taraf hidupnya perlu adanya pembinaan dan pendampingan oleh pihak-pihak terkait. Pembinaan yang dapat dilakukan adalah dengan melibatkan secara aktif masyarakat dalam kegiatan usaha pengusahaan hutan adatnya.  Keterlibatan masyarakat adat dalam kegiatan pengelolaan hutan belum dapat dalam bentuk partisipasi spontan, masih harus dalam bentuk partisipasi karena dorongan.  Oleh sebab itu model partisipasi masyarakat adat dalam PHMA baik mandiri maupun Kemitraan seperti disajikan pada Gambar 9 dan Gambar 10.


Gambar 9.         Model Partisipasi  PHMA Usaha Mandiri.

 

Model partisipasi di atas  dapat diimplementasikan apabila PHMA diasumsikan  terintergrasi dalam program pembinaan masyarakat desa hutan oleh dinas kehutanan.  Program kegiatan kehutanan dilaksanakan pada lahan komunal masyarakat adat.  Masyarakat adat diposisikan sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan kehutanan dan tidak dianggap sebagai buruh hutan (living tools for forest work) yang selama ini diterapkan dalam program Hutan Kemasyarakatan.

 

Gambar 10.       Model Partisipasi  PHMA Usaha Koorporasi.

 

Model partisipasi tersebut dapat diimplementasikan bila PHMA dianggap sebagai bagian dari pembangunan masyarakat desa yang dibina oleh Dinas Kehutanan.  Pembangunan Kehutanan dilaksanakan oleh investor atas fasilitasi pemerintah dan investor wajib melibatkan masyarakat secara aktif.  Masyarakat pemilik hutan adat diposisikan setara dengan investor yang memiliki saham dalam usaha kehutanan.  Pemeritah bertindak sebagai legislator, motivator, dan evaluator dalam keseluruhan proses pengelolaan hutan.  Juga bertindak sebagai fasilitator dalam aspek koorporasi antara investor dengan kelompok masyarakat adat.  Bentuk partisipasi demikian, kedudukan masyarakat adat dan investor setara dalam menjalankan usaha PHMA.  Dengan model demikian diharapkan akan terjadi alih teknologi yang efektif kepada masyarakat adat sehingga kemandirian  masyarakat dalam permodalan dan menejemen usaha dapat cepat terwujud.

Untuk menjamin efektifitas program pembinaan dan pendampingan masyarakat adat, program tersebut harus terintegrasi dalam rangkaian proses pengusahaan hutan yang dilakukan dan dilakukan sinkronisasi dengan program pembangunan pemerintah daerah.  Selain aspek teknis dan manajerial pengelolaan usaha secara komersil, aspirasi masyarakat tentang masa depan, etos kerja, dan pemahaman tentang hal-hal yang benar-benar dibutuhkan untuk pencapaian taraf hidup yang diinginkan atau sekedar keinginan sesaat juga patut mendapat perhatian dalam upaya pembinaan dan pendampingan masyarakat adat.

Sebagai langkah awal dalam upaya pembinaan dan pendampingan, harus dilakukan pengkondisian kepada masyarakat adat tentang apa yang dimaksud dengan kesejahteraan dan bagaimana cara mencapainya, serta peluang dari pengusahaan hutan yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang diinginkan tersebut.  Setelah dicapai kesepahaman antara masyarakat dengan pihak instansi terkait dilanjutkan dengan penentuan proporsi pengalokasian pendapatan masyarakat dari pengusahaan hutan ulayat untuk pembiayaan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat adat dan teknis pemanfaatannya.

Sebelum mancapai tahap ini, sebaiknya pemerintah daerah sudah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat adat untuk mencapai kondisi/taraf hidup sejahtera dan merencanakan/mengarahkan program pembangunan untuk mendorong pencapaian kondisi yang diinginkan.  Alokasi pendapatan masyarakat dari pengusahaan hutan adat merupakan partisipasi masyarakat adat dan sekaligus untuk melatih kemandirian (munculnya inisiatif) masyarakat adat dalam upaya mencapai kondisi kehidupan yang lebih baik.  Pemanfaatan dana dari pengusahaan hutan  diarahkan pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan kebutuhan individu/keluarga, seperti biaya pendidikan, rehabilitasi rumah, modal usaha mandiri (kebun rakyat) dan kebutuhan lain.  Sedangkan kegiatan pembangunan infrastruktur sebaiknya dibiayai oleh pemerintah sebagai pengembalian atas pajak-pajak yang sudah dibayar masyarakat dari proses pengusahaan hutan adatnya.  Secara skematis upaya pemberdayaan masyarakat adat melalui pengusahaan hutan adat ini digambar dalam Gambar 11 dan bentuk pemberdayaan dan lembaga yang berkompeten disajikan pada Tabel 6.

Gambar 11.       Pola pemberdayaan kapasitas masyarakat adat

 

 

Tabel 6.      Bentuk Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Lembaga yang Berkompeten.

Bentuk Pemberdayaan

Lembaga yang Berkompeten

Pengusahaan Hutan

Dinas Kehutanan – Balai Latihan Kehutanan

Inventarisasi Hutan

Pengukuran dan Pengujian Kayu Bulat

Pengolahan Kayu

Dinas Kehutanan – Balai Latihan Kehutanan

Pengukuran dan Pengujian Kayu Olahan

Administrasi Kehutanan

Dinas Kehutanan – Balai Latihan Kehutanan

Penatausahaan Hasil Hutan

Tata Usaha DR-PSDH

Manajemen Usaha

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Pemberdayaan/Pembinaan Masyarakat

Dinas Teknis Terkait di Tingkat Kabupaten/Kota

Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perindustrian, Kehutanan

LSM, Perguruan Tinggi

Pertanian

Perkebunan

Peternakan

Industri Rumah Tangga

 

Syarat Penerapan Model Alternatif PHMA

Model pengusahaan hutan untuk pemberdayaan masyarakat adat, betapapun idealnya, tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat diterapkan oleh masyarakat.  Secara internal, dalam penyusunannya sudah diupayakan sedemikian rupa sehingga secara teknis dan ekonomis model yang ditawarkan layak untuk diterapkan.  Namun demikian, kelayakan internal model ini tidak akan efektif   jika tidak didukung dengan penyesuaian faktor-faktor eksternal dengan jiwa dan semangat model.  Beberapa faktor eksternal kunci yang berperan penting dalam penerapan model adalah :

1.   Perubahan paradigma pihak pemerintah dalam praktek pengelolaan hutan;

     Pergeseran tujuan pengelolaan hutan dari memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pengelola menjadi kesejahteraan masyarakat

     Pembangunan kehutanan sebagai subsistem dari pembangunan wilayah

     Pengakuan hak  masyarakat adat  secara utuh atas hutan adatnya

     Reposisi peran pemerintah dari mengatur menjadi sebagai fasilitator

2.   Konsistensi pemerintah dalam penerapan kebijakan desentralisasi pemerintahan dan pengurusan hutan;

     Pencabutan peraturan perundangan yang bertentangan dengan kebijakan desentralisasi pemerintahan dan pengurusan hutan

     Komitmen dan keberpihakan yang utuh terhadap hak masyarakat adat dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

3.   Kesadaran dan kemauan masyarakat adat untuk meningkatkan taraf hidupnya secara mandiri;

     Bersikap terbuka dan bersedia menerima perubahan yang bersifat positif (program pemberdayaan yang ditawarkan)

     Meningkatkan etos berusaha dan bekerja untuk mencapai kemandirian

4.   Penerapan teknik pengusahaan hutan dan pengelolaan usaha yang sederhana sesuai dengan kapasitas masyarakat.

Syarat-syarat implementasi model tersebut harus terbentuk lebih awal  dan diasumsikan sebagai kegiatan prakondisi stakeholders yang harus dibangun sebelum model di implementasikan.  Tanpa komitmen dari seluruh stakeholders, terutama stakeholders primer, dan sekunder, maka model tinggal sebagai model yang nilai implementasi dan efektifitas yang sangat rendah. 

Penutup

Pengelolaan hutan alam Papua ke depan harus didasarkan pada prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip pengelolaan hutan berbasis masyarakat adat dengan mengutamakan keuntungan ekonomi dan keuntungan ekologis (lingkungan hidup) secara berimbang dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sosial budaya masyarakat lokal.  Kebijakan pengelolaan yang  menganut paradigma pengelolaan hutan berbasis masyarakat (community based forest management), implementasinya menuntut perubahan sikap dan orientasi, intitusi dan administratif dan perubahan  pendekatan pengelolaan. 

Tiga model alternatif yang dinilai dapat diimplementasikan untuk pengelolaan hutan masyarakat adat di Tanah Papua, yaitu  model pengelolaan hutan usaha mandiri, model pengelolaan hutan koorporasi dan model pengelolaan hutan pihak ke III.   Tujuan Pengelolaan untuk masing-masing model disesuaikan dengan fungsi peruntukan (Tata Hutan Negara) dimana wilayah Hutan hukum adat tersebut berada dengan ketentuan: pada Hutan Produksi, dapat mengusahakan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu; pada Hutan Lindung, hanya terbatas pada hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan; dan pada Hutan Konservasi hanya terbatas pada pemanfaatan jasa lingkungan melalui program Pembinaan pemangku kawasan.

Kegiatan prakondisi sangat diperlukan dalam implementasi model pengelolaan hutan masyarakat adat (PHMA).  Prakondisi ini terutama terkait dengan identifikasi keberadaan masyarakat hukum adat dan areal hutan adatnya meliputi: kepastian pemilikan dan batas-batas hutan adat; siapa yang menjadi obyek hak adat, dan legalisasi formal badan usaha dan areal kelola.  Pembinaan dan pendampingan pada awal implementasi model pengelolaan sangat diperlukan melalui keterlibatan aktif masyarakat adat dalam kegiatan yang difasilitasi oleh instansi terkait.  Bentuk keterlibatan masyarakat belum dapat dilakukan secara spontan melainkan melalui dorongan oleh Pemerintah maupun lembaga lain yang terlibat dalam kegiatan.  Yang paling penting dalam hal ini adalah masyarakat adat harus diposisikan sebagai objek dan subjek usaha yang memiliki kedudukan yang setara dengan mitra usaha.

Model alternatif yang ditawarkan masih bersifat sementara dan fleksibel.  Untuk itu perlu pilot project untuk uji-coba model, guna mendapatkan model tetap yang benar-benar sesuai dengan kondisi obyektif kawasan hutan dan sosial budaya masyarakat hukum adat/lokal.

 

PUSTAKA

Cahyono, S.I.  2004.  Hutan Rakyat dan Hutan Untuk Rakyat. Dalam Pengelolaan Hutan. Dalam  Inspirasi dan Gemanya Forest For People.  Mengenang Penggagasnya Ir. Soesilo Hardjoprakoso.Yayasan Sarana Wijaya. Pp: 393-419.

Damayanti, U., 2006.  Mekanisme dan Besarnya Kompensasi Hak Ulayat IPK-MA pada Hutan Alam Produksi di Kabupaten Nabire.  Skripsi Sarjana Kehutanan.  Fakultas Kehutanan Universitas Negeri Papua, Manokwari (tidak diterbitkan).

Dinas Kehutanan Provinsi Papua, 2003.  Prosedur Perijinan Pengusahaan Hutan di Papua. Jayapura.

Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah, 2002.  Pemberdayaan dan Pengendalian Kopermas yang Bergerak di Bidang Koperasi.  Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, Jayapura.

P3FED UNIPA, 2002.  Pokok-Pokok Pikiran Tentang Pemberdayaan Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Eksploitasi Sumberdaya Alam di Provinsi Papua.  Pusat Penelitian Pemberdayaan Fiskal dan Ekonomi Daerah Universitas Negeri Papua, Manokwari

P3FED UNIPA,  2004.  Kajian Model-Model Mekanisme Pemberian Konpensasi Hak Masyarakat Adat Atas Pengelolaan Hutan dan Penggunaan Tanah di Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni.  Kerjasama Pusat Penelitian Pemberdayaan Fiskal dan Ekonomi Daerah Universitas Negeri Papua dengan Natural Resources Management.

Kartasubrata, J., 1986.  Partisipasi Rakyat Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan di Jawa.  Studi Kehutanan Sosial di Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung dan Hutan Konservasi.  Bagian I.  Disertasi.  Fakultas Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogo (tidak diterbitkan).

Suharjito, D., A. Chan, W.A. Djatmiko, M.T. Sirait dan Santi Evelyana, 2000.  Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat.  Studi Kolaboratif FKKM.  Pustaka Kehutanan Masyarakat.  Kerjasama FKKM dengan Ford  Foundation.  Percetakan Aditya Media, Jogyakarta.

Tokede, M.J.; Dede William, Widodo, Yosias Gandi, Christian Imburi, Patria Hadi, Jonni Marwa, dan Martha Ch. Yufuai, 2005.  Empowering Customary Communiies in Decentralized Forestry Development ini Manokwari District.  The Inpact of Special Autonomy on Papua”s Ferestry Sector. Case Study 13.  Case Study on Decentalization and Forests in Indonesia.  Faculty of Forestry, State University of Papua (UNIPA) in Collaboration with the Center for International Foretry Research (CIFOR).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Sekretaris Daerah Provinsi Papua 2001.

Undang-Undang Otonomi Daerah 1999. Ed. Redaksi Sinar Grafika. Jakarta: Sinar grafika, Cet. Ke-1. 1999.

Yuliati, A., 2004.  Analisis Usaha Kopermas Kaironi Distrik Masni, Kabupaten Manokwari.  Skripsi Sarjana Kehutanan.  Fakultas Kehutanan Universitas Negeri Papua, Manokwari (tidak diterbitkan).

Yufuai, M.Ch., 2006.  Kontribusi Manfaat Kegiatan Kopermas Terhadap Ekonomi Rumah Tangga Masyarakat Pemilik Ulayat di Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari.  Skripsi Sarjana Kehutanan.  Fakultas Kehutanan Universitas Negeri Papua, Manokwari (tidak diterbitkan).

 


Lampiran 1.    Rekapitulasi Analisis Biaya, Peredaran Uang di Masyarakat dan Penyerapan Tenaga Kerja

Komponen Biaya

Q

Harga (Rp)

Total (Rp)

Investasi

 

 

 

·         Chain-saw

1

10.000.000,-

10.000.000,-

·         Lukas-mill

1

150.000.000,-

150.000.000,-

·         Truck

1

300.000.000,-

300.000.000,-

Total Investasi

460.000.000,-

Pengembalian Modal Pinjaman (5 thn)

 

 

92.000.000,-

Bunga (12%)

 

 

55.200.000,-

Biaya Investasi per tahun

147.200.000,-

Biaya Operasional per tahun

1.569.038.889,-

Total Biaya Produksi per tahun

1.716.238.889,-

 

 

Produksi per thn

1.200

1.500.000,-

 

Penerimaan per tahun

10.800.000.000,-

 

 

Keuntungan bersih per tahun

83.761.111,-

Benefit Cost Ratio

Gross B/C

1,049

Net B/C

0,049

Pay Back Period

5,49 Tahun

 

Komponen Pendapatan

Per tahun (Rp.)

Per bulan (Rp.)

Kompensasi

120.000.000,-

10.000.000,-

Gaji dan Upah

219.000.000,-

18.250.000,-

·         Kegiatan Penebangan

79.200.000,-

 

·         Kegiatan Penggergajian

50.400.000,-

 

·         Kegiatan Angkutan

50.400.000,-

 

·         Gaji Pengelola

39.000.000,-

 

Jumlah Uang Beredar

339.000.000,-

28.250.000,-

 

Tenaga Kerja Skill

Jumlah

Tenaga Kerja non Skill

Jumlah

Direktur

1

Helper Chain-saw

1

Kepala Bagian

1

Penyarad kayu

6

Personalia

2

Helper Lucas-mill

4

Operator Chain-saw

1

Helper Truck

4

Operator Lucas-mill

1

Jumlah non Skill

15

Driver truck

1

 

Jumlah Tenaga Skill

7

Jumlah Keseluruhan

22

 

 



[1]   Materi disajikan dalam seminar ”Pemikiran tentang Konsep, Strategi dan Implementasi Percepatan Pembangunan di Tanah Papua” Lembaga Studi Pembangunan Masyarakat Papua, Swiss-belhotel Manokwari, 25-26 Juni 2008.