Dinas Kehutanan Papua Barat : Kegiatan Seminar Nasional Sistem Pengelolaan Hutan Lestari Dengan Tema "Sistem Pengelolaan Hutan Yang Tepat Menjamin Kelestarian Hutan" Di Provinsi Papua Barat Pada Tanggal 2 - 3 Desember 2013 di Hotel Valdos Manokwari

Potensi Investasi

Login





Designed by: @dishut Provinsi Papua Barat

Merbau
Kamis, 10 Januari 2013 11:22

PERSEDIAAN TEGAKAN ALAM

DAN ANALISIS PERDAGANGAN MERBAU DI

PAPUA

NATURAL STANDING STOCK AND TRADE ANALYSIS OF MERBAU IN PAPUA

OLEH/BY

Max J. Tokede, B. Mambai, L. Pangkali, Zulfikar M.

 

 

 Abstrak

 

Tujuan kajian adalah untuk mengetahui  habitat dan penyebaran tegakan alam, regenerasi alami, persediaan tegakan alam, pengusahaan dan perdagangan merbau di  Papua.

Hasil kajian menunjukkan bahwa persediaan tegakan merbau pada hutan utuh maupun hutan bekas tebangan masih cukup tersedia baik permudaan, , pohon inti maupun pohon masak tebang, meskipun penyebarannya tidak merata.

Persediaan pohon inti dan permudaan alam pada areal bekas tebangan mengindikasikan bahwa jenis merbau tidak terancam punah.  Karenanya belum cukup alasan untuk mendaftarkan jenis merbau ke dalam daftar CITES. Pengusahaan kayu merbau menyumbang 1,82 % terhadap PAD Papua, sehingga bila terjadi pelarangan penebangan merbau dihutan alam produksi akan menurunkan PAD Papua sebesar persentase tersebut.  Perdagangan kayu bulat merbau sebagian besar untuk pemenuhan bahan baku industri di Papua dan sisanya untuk pemenuhan bahan baku industri di Jawa, Sumatera dan Sulawesi.  Ekspor kayu bulat pada periode 2003-2005 tidak terlaporkan, karena pada masa tersebut terjadi pelarangan eksport kayu bulat merbau asal Papua dan hanya kayu olahan saja yang diekspor terutama jenis kayu gergajian (Sawn Timber)

Kata Kunci; :Persediaan Tegakan Alam, Regenerasi Alam,Pengusahaan Hutan,Perdagangan, Merbau

 

Abstract

Study goal was to determine the habitat and distribution of natural stands, natural regeneration, natural standing stock, utilization and trade of merbau in Papua. The study results showed that  the standing stock of merbau in the virgine forest and logged over forests are still pretty good regeneration, core and mature trees and, although its distribution is uneven. Natural standing stock of  core trees  and natural regeneration in the logged over area indicating that the merbau species is not endangered. Therefore not enough reason to register the type of merbau species in CITES list. Logging of merbau accounted for 1.82% of the PAD Papua, so if there is the prohibition of logging of merbau natural forest of Papua PAD production will decrease by that percentage. Trade merbau logs in large part to the fulfillment of the raw materials industry in Papua and the rest for the fulfillment of industrial raw materials on Java, Sumatra and Sulawesi. Export of logs in the period 2003-2005 unreported, because at that time occurred the prohibition of export merbau logs from Papua and only processed timber are exported mainly types of sawn timber.

 Keyword;:  Natural Standing Stock, Natural Regeneration, Forest Exploitation, Trade, Merbau

 

PENDAHULUAN

 

Kegiatan logging di Papua telah dimulai sejak tahun 1950-an dan hingga akhir tahun 2003  terdapat  68 Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan 2 unit HPHTI yang diberi izin konsesi dengan total luas areal  12,6 juta ha. Hasil Redesign oleh Kanwil Kehutanan Papua (2001), menunjukkan bahwa  areal   seluas 6,1 juta ha (64,28 %) telah dibebani oleh Hak Pengusahaan Hutan yang secara yuridis formal masih dikelola oleh 54 HPH untuk jangka waktu 20 tahun. Sisa 5,9 juta ha belum dibebani oleh HPH.  Luasan tersebut belum termasuk Hutan Produksi konversi yang luasnya 9,2 juta ha.  Hingga tahun 2003, perusahaan HPH yang aktif beroperasi hanya 16 perusahaan (Dinas Kehutanan Provinsi Papua, 2003).

Jenis merbau telah menjadi target utama produksi perusahaan HPH, sehingga ada  kekuatiran akan ancaman kepunahan jenis ini  di alam.  Dampak lebih lanjut adalah  gencarnya  advokasi memasukan jenis merbau ke dalam Buku CITES (Convention of International Trade in Indangered Species of Wild Fauna and Flora).

Departemen Kehutanan telah mengangkat isu tersebut sejak awal tahun 2003 dan membahasnya di lingkup internal Departemen Kehutanan maupun dengan instansi terkait.  Hasil beberapa pembahasan, diindikasikan bahwa untuk membantu mengefektifkan pelaksanaan pelarangan eksport kayu bulat dan kayu gergajian, terutama untuk jenis merbau yang sekaligus dapat mengendalikan praktek penebangan illegal dan penyelundupan, diusulkan agar jenis kayu merbau dimasukan dalam APPENDIX III CITES.   Isu merbau mencuat kembali sehubungan  adanya  sinyalemen bahwa  pemerintah RRC dan Komite Olimpiade Internasional akan menggunakan kayu merbau asal Indonesia sebanyak 800.000 m3 untuk membangun fasilitas olahraga olimpiade di Beijing (FKKM, 2006).  Bila sinyalemen ini benar, maka pertanyaannya adalah dari mana sumber bahan baku kayu merbau diperoleh ? Kalau kayu merbau berasal dari Papua,  apakah potensi kayu merbau di Tanah Papua mencukupi? dan dimana saja penyebarannya? serta sederet pertanyaan lain  yang dapat diajukan.

Memperhatikan esensi kayu merbau asal Tanah Papua di atas, maka WWF Indonesia Region Sahul Papua merasa perlu melakukan kajian khusus tentang kayu merbau di Tanah Papua.  Kegiatan ini merupakan  salah satu bagian pokok dari Rencana Kerja Forest WWF Indonesia di Tanah Papua sebagaimana tercantum dalam dokumen Forest of New Guinea (FoNG) Theme : Sustainable Forest Management, pada Out 2.2 Forest Governance Strengthened to Combat Illegal Logging and Ensure Sustainability, Equity and Accountability, in the granting of new forest concessions dan dalam activities 2.2.3. Carry out a study on Merbau to Determine the extent that the species is being illegally logged and to provide justification for it being listed on CITES Appendix III.

Tujuan kajian adalah untuk mengetahui  habitat dan penyebaran tegakan alam, regenerasi alami, persediaan tegakan alam, pengusahaan dan perdagangan merbau di  Papua.

 

METODOLOGI PENELITIAN

 

Metode penelitian adalah studi kasus dengan teknik studi pustaka.    Sebagai kasus adalah persediaan tegakan alam,  pengusahaan dan perdagangan jenis kayu merbau di Tanah Papua. 

Studi pustaka atau penelusuran data sekunder dilakukan untuk menghimpun data-data yang terdokumentasi dalam bentuk laporan hasil penelitian, hasil kegiatan pengusahaan ataupun dokumen-dokumen tertulis lain baik yang berada di Lembaga Pendidikan, Lembaga penelitian Instansi Pemerintah, LSM maupun di perusahaan HPH/IUPHHK di Papua dan Papua Barat.

 Klarifikasi data dilakukan dengan teknik wawancara baik wawacara perorangan (Personal Interview) maupun wawancara kelompok (Focus Group Discussion).  Wawancara perorangan diutamakan terhadap informan kunci (Key Informan).

Data yang dikjumpulkan meliputi habitat dan penyebaran Merbau, kerapatan permudaan alam, kerapatan dan volume pohon inti dan pohon masak tebang di hutan produksi,produksi tahunan, volume perdagangan kayu bulat, volume perdagangan kayu olahan, penerimaan PSDH dan DR dan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Data dan informasi yang diperoleh akan dikompilasi dan distrukturisasi sesuai aspek yang dikaji, selanjutnya dianalisis secara deskriptif.  Aspek-aspek utama meliputi   habitat dan penyebaran,  persediaan tegakan alam (permudaan, pohon inti dan pohon masak tebangan), status keterancaman, pengusahaan (produksi dan perdagangan) jenis merbau di Papua.

 

HASIL DAN PEMBAHASAN

 

 Habitat dan Penyebaran  

Jenis merbau tergolong jenis yang memiliki relung ekologis cukup luas. Johns et al.., (1994) dalam Piskaut (2006) melaporkan bahwa genus Intsia  adalah genus pohon tertua di dunia dan menyebar dari Asia Timur sampai ke Tropika Asia terus ke kepulauan wilayah tropika, Lautan Pasifik dan bagian utara Australia.  Di PNG Intsia palembanica lebih sedikit dijumpai di wilayah bagian timur  dibanding I. bijuga.  Di Tanah Papua (Irian Jaya), I. palembanica lebih banyak dijumpai pada daerah-daerah tempat dimana I. bijuga jarang dijumpai.

Pada umumnya genus ini tumbuh pada tanah kering berbatu, terkadang pada tanah berpasir, tanah liat dan tanah lembab yang tidak tergenang air, mulai dataran rendah sampai dataran tinggi dengan elevasi 0 – 1000 meter  dpl.  Intsia bijuga umumnya sesuai tumbuh pada habitat berpasir dan berbatu terutama pada tanah-tanah endapan di hutan dataran rendah.  Sedangkan Intsia palembanica banyak dijumpai tumbuh pada habitat berbatu di hutan dataran tinggi, terkadang tumbuh berkelompok dalam jumlah yang cukup banyak.

Secara alami di Papua, jenis dijumpai tumbuh bercampur dengan jenis pohon lain di hutan tropika basah  Papua.  Jenis-jenis pohon yang tumbuh berasosiasi dengan jenis ini adalah Hopea spp., Palaquium sp., Maniltoa sp., Myristica spp. dan Pometia spp. pada hutan-hutan belukar dan hutan rimba tua di dataran rendah dan dataran tinggi sampai pada elevasi 1000 m dpl..  Kompleks-kompleks penyebaran jenis ini di Tanah Papua antara lain di Holtekang, Sekoli, Tanussa, Borowai, Bahongko, Tami, Danau Sentani, Ernia- Merauke, Oransbari, Sidei, Wandorwar, Prafi, Wariki, Bontijn-Tafelberg-Manokwari, Nunfoor-Biak dan Sauberbaba (Japen) (Dinas Kehutanan Provinsi Irian Jaya, 1976).  Kuswandi, et (1993 al.) melaporkan bahwa di Sorong jenis ini di jumpai di Teminabuan, Ayamaru, Pulau Batanta, Pulau Salawati.  Bahkan dapat dijumpai di hutan dataran tinggi seperti di Wamena.

 

 

 

Regenerasi Alami

Jenis pohon merbau diketahui di hutan alam memiliki kemampuan berbunga dan berbuah cukup tinggi.  Di Maluku, musim berbunga pada bulan  April, Mei dan Juli.  Sedang musim berbuah pada bulan Juni, Juli dan Oktober (Soetarmo, 1942; Loekito dan Hardjono, 1966; Anon, 1976 dalam Tokede, 1984).  Di Irian Jaya, Suripaty, et al. (2001), melaporkan bahwa khusus untuk merbau (Intsia bijuga) buah masak pada bulan September-Desember setiap tahun.  Di alam terutama pada habitat alaminya, biji sangat mudah diperoleh dan cukup banyak, namun terkadang permudaan di bawah pohon induk terutama pada tanah berpasir dan liat, sulit di jumpai.  Pada habitat demikian, biji yang jatuh sulit berkecambah karena kulit biji yang sangat keras.  Perkecambahan biji banyak dijumpai di bawah pohon induk yang tumbuh di tanah berbatu karang atau pada daerah pinggiran dan muara sungai berpasir yang sering terkena banjir.   

Regenerasi alami jenis merbau inipun bervariasi menurut karakteristik tempat tumbuhny.  Kondisi ini terutama terkait dengan sifat biji merbau yang keras dan sulit ditembus air (dormasi fisik).   Sebagai gambaran regenerasi jenis merbau pada kompleks penyebaran alaminya seperti di sajikan pada Tabel 1.

 

Tabel 1.  Regenerasi alami jenis merbau pada habitat alami di  Papua.

 

No.

Kompleks Hutan

Hutan Utuh (N/Ha)

Hutan Bekas Tebangan (N/Ha)

Semai

Sapihan

Tiang

Semai

Sapihan

Tiang

1.

Oransbari, Manokwari

556,60

29,00

0,83

333,30

13,30

3,33

2.

Sumuta Baparasi Yapen

675,80

69,76

19,40

828,30

27,45

11,76

3.

Kwatisore, Nabire

764,82

42,35

13,25

926,75

22,0

9,30

4.

Klagagi, Sorong

26,33

0

2,68

0

0

2,33

5.

Arso, Jayapura

*)

*)

*)

1120

136,96

38,56

6.

Buruway, Kaimana

100

112

6

*)

*)

*)

7.

Padaido, Biak

2080

12,8

4

*)

*)

*)

8.

Wasior,  Wondama

66,67

21,33

6,67

*)

*)

*)

9.

Bintuni

*)

*)

*)

975

1960

2,4

Ket. *) Tidak tersedia data.

Sumber : Tokede dan Kilmaskossu (1992); Untarto (1997); Rahman (2001); Saimar (1999); Mansawan (1999); Wanma (2000); Mahaken (1997); Sumaryono (2001); Hutapea (2000); Risamassu (2004).

Data Tabel 1 mengindikasikan bahwa tingkat regenerasi alamiah bervariasi antar tempat tumbuh baik dari aspek kemampuan berkecambah maupun keberlanjutan pertumbuhan selanjutnya.   Jenis merbau tergolong jenis intoleran dan untuk pertumbuhan selanjutnya membutuhkan cahaya penuh.  Tokede dan Kilmaskossu (1992), melaporkan bahwa semai merbau banyak dijumpai pada lahan-lahan terbuka dibanding pada daerah dengan tegakan rapat atau pada hutan bekas tebangan dibanding pada hutan utuh.  Lebih jauh dijelaskan bahwa struktur dan komposisi permudaan jenis merbau pada kondisi hutan utuh dan hutan bekas tebangan sangat bervariasi menurut tipe habitat dan tingkat penutupan tajuk.  Pada hutan-hutan yang tingkat kerapatan tajuk  padat, regenerasi merbau sering terhambat.  Regenerasi alamiah dapat ditingkatkan melalui kegiatan pemeliharaan tegakan tinggal (penjarangan tajuk) untuk memberikan kesempatan semai dan sapihan jenis ini tumbuh ke tingkat pertumbuhan selanjutnya.  Alternatif lain dalam upaya melestarikan merbau adalah melakukan permudaan sebagai bagian dari manajemen hutan alam produksi di Tanah Papua.

 

 Persediaan Tegakan Alam

Persediaan tegakan pada hutan alam produksi, khususnya pada areal konsesi HPH berdasarkan data hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) dari 13 HPH seperti di sajikan pada Gambar 1.

 Persediaan tegakan tingkat pohon jenis merbau di hutan alam produksi rata-rata sebesar 9 pohon per hektar  dengan potensi volume  24,38 m3 per hektar.  Kerapatan pohon inti  rata-rata 5 pohon per hektar  (4,69 m3/ha) dan pohon masak tebang rata-rata 4 pohon per hektar (19,69 m3/ha).  Bila dicermati data Tabel 1 dan Gambar 1, tampak bahwa bila dilakukan kegiatan penebangan, cadangan persediaan tegakan untuk siklus tebangan berikutnya masih memungkinkan dan kelestaian produksi masih dapat di jamin. Fakta ini didukung oleh hasil penelitian Setioharnowo (1984) yang menunjukkan bahwa distribusi diameter pohon  merbau pada hutan utuh dataran rendah Mandopi Manokwari  mengikuti persamaan eksponesial negatif (tegakan normal tidak seumur).  Struktur tegakan jenis merbau pada hutan utuh mengikuti struktur tegakan tidak seumur yang normal 

 

Grafik struktur tegakan Gambar 2 memperlihatkan bahwa limit diameter masak tebang jenis merbau yang paling aman dengan sistem silvikultur TPTI adalah 56 cm.  Dengan limit diameter tersebut, persediaan pohon inti jenis merbau masih memenuhi persyaratan untuk penebangan pada siklus tebangan berikutnya (35 tahun berikutnya) dengan persediaan pohon  masak tebang minimal   sama seperti di hutan utuh bila riap diameter diasumsikan 1 cm/tahun. Syarat TPTI bahwa jumlah pohon inti yang harus ditinggalkan pada areal tebangan adalah 25 pohon per hektar untuk semua jenis komersil. Jenis merbau menempati 20 % dari persyaratan tersebut.  Persediaan pohon inti  jenis merbau masih dapat menjamin kelestarian jenis  di alam.

Persediaan tegakan masak tebang jenis merbau di alam, dari luas areal konsesi HPH yang belum ditebang (RKT belum diajukan) 5.134.488,43 ha dengan rata-rata potensi masak tebang 19,69 m3/ha, maka masih tersedia potensi produksi sebesar 101.098.077,2 m3. Bila sinyalemen benar  bahwa  China akan memasok kayu merbau dari Papua sebesar 800.000 m3 untuk persiapan olimpiade tahun 2008, maka hanya sebesar 0,79 % dari persediaan di alam.  Kekuatiran akan ancaman hilangnya jenis merbau di hutan-hutan bekas tebangan tidak beralasan.  Pada Gambar 2 sangat nyata jika diasumsikan sebaran diameter jenis merbau diseluruh hutan alam produksi mengikuti kurva tersebut dan riap diemeter 0,5 cm per tahun, maka pada penebangan 35 tahun berikutnya tersedia pohon masak tebang dengan diameter 60 cm up  tidak kurang dari 25 pohon/ha.  Jumlah pohon inti bertambah sedikitnya 125 pohon/ha dan in grouwth (pertumbuhan baru) sedikitnya 225 semai/ha.   Kekuatiran tentang keterancaman jenis akibat eksploitasi berlebihan yang di dasarkan pada tingginya ekspor kayu merbau seperti yang diadvokasikan oleh LSM internasional tidak beralasan. Surat Menteri Kehutanan nomor  S.295/Menhut-II/2005 tanggal 17 Mei 2005  kepada Presiden Republik Indonesia yang mengiformasikan usulan memasukkan merbau ke dalam APPENDIX III CITES dinilai prematur.  Seharusnya sebelum mendaftarkan jenis ini ke CITES, perlu dilakukan penelitian tentang persediaan,tegakan, penyebaran dan regenerasi alami  dengan data yang akurat di setiap habitat merbau.  Bukan hanya dengan alasan untuk mengefektifkan pelarangan ekspor, mengendalikan praktek penyeludupan dan praktek illegal logging.  Perlu juga diingat mahwa jenis merbau tidak hanya terdapat di tanah Papua, tetapi penyebarannya sangat luas sehingga semua negara yang memiliki potensi jenis merbau di hutannya harus menyetujui terlebih dahulu.  Karena bila hanya Indonesia saja yang mengajukan dan jenis tersebut sebernarnya tidak terancam kepunahannya di alam, apakah  cukup alasan bagi CITES memasukan jenis merbau ke APPENDIX sebagai jenis yang dilarang untuk diperdagangkan?. Seharusnya jenis yang bersangkutan dipastikan dulu status keterancaman kepunahan barulah jenis yang bersangkutan oleh CITES didaftarkan dalam APPENDIX.  Hal  inilah yang perlu dipertimbangkan secara bersama secara matang sebelum memutuskan untuk memasukkan merbau kedalam APPENDIX CITES apapun tingkatannya.

 

Produksi Kayu Merbau

Hingga tahun 2001 berdasarkan hasil redesign areal HPH, bahwa sebanyak 54 HPH dengan luas areal kerja 11.980.473 ha dari luas areal hutan alam produksi di Papua seluas 12.639.380 ha.  Luas areal kerja tersebut,  6.096.450,78 ha secara yuridis formal masih merupakan kewenangan dari 54 perusahaan HPH tersebut untuk mengelolanya hingga masa izin 20 tahun berakhir (4 RKL).  Areal  hutan sisa seluas 5.134.488,43 ha merupakan   hutan utuh yang  secara yuridis formal masih merupakan kewenangan 54 HPH sesuai surat izin yang diberikan namun belum mengajukan  ijin RKT-nya (Kanwil Kehutanan Provinsi Irian Jaya, 2001).  Lebih jauh dijelaskan bahwa hingga tahun 2001 luas areal yang sudah menjadi areal bekas tebangan baru mencapai 749.533,79 ha, sedangkan sisanya seluas 6.096.450,78 ha masih dalam persetujuan RKL.  Selain perusahaan HPH, masyarakat adat dengan wadah usaha Koperasi Peran Serta Masyarakat Adat (KOPERMAS) juga diberikan hak mengelola hutan alam produksi.  Hingga tahun 2003, diterbitkan 63  IPK-MA kepada KOPERMAS (Dinas Kehutanan Provinsi Papua, 2003).   

Berdasarkan hasil kompilasi data Laporan Hasil Cruising(LHC) 13 HPH Contoh diketahui, bahwa rata-rata proporsi volume masak tebang merbau terhadap volume masak tebang seluruh jenis komersial  adalah 28,64 %.  Angka proporsi ini digunakan untuk  memprediksi proporsi produksi kayu merbau yang dihasilkan oleh HPH di Tanah Papua.

Data pada Gambar 3 menunjukkan bahwa trend produksi kayu merbau pada 18 HPH contoh meningkat secara nyata  pada tahun 2002 dan 2003 dan menurun secara nyata pula pada 2004 dan 2005.   Meningkatnya produksi merbau pada tahun 2002 dan 2003 diduga sebagai akibat adanya kebijakan kuota eksport kayu merbau dari Papua (Irian Jaya ) sebesar 350.000 m3 kurun waktu satu tahun (Juni 2002 – Juni 2003) (SK. Gubernur Provinsi Papua Nomor 72 tahun 2002).  Rata-rata persen jenis merbau terhadap produksi kayu bulat jenis komersil di Tanah Papua sebesar 28,64 %.  Angka ini memperlihatkan tingginya eksploitasi jenis merbau di hutan alam produksi oleh HPH yang aktif beroperasi di Papua selama kurun waktu lima tahun terakhir.     Kemungkinan lain diduga  sebagai akibat meningkatnya produksi IPK-MA Kopermas pada tahun tahun bersangkutan.  Menurunnya produksi pada tahun 2004 dan 2005 erat kaitannya dengan dibekukannya kegiatan IPK-MA dan banyaknya HPH yang stagnasi produksi sebagai akibat kegiatan Operasi Hutal Lestari II (OHL II) pada awal tahun 2005.

 

 

 

Pawitno (2003) melaporkan bahwa rata-rata produksi kayu bulat oleh HPH, IPK dan ISL di Papua dari tahun 1993 – 2002 sebesar 1.942.621,41 m3/tahun.  Sedangkan Kayoi, M (2003) melaporkan bahwa rata-rata realisasi produksi kayu bulat dari tahun 1994 – 2002 yang berasal dari HPH sebesar 1.617.763,02 m3/tahun.  Berdasarkan data tersebut, maka rata-rata produksi kayu bulat merbau setiap tahun dari  Papua berkisar antara 463.327,33 – 556.366,77 m3/tahun  dengan luas areal tebangan 77.116,86  – 87.508,75 ha/tahun.  Rachman (2003), melaporkan bahwa pada tahun 2002,   produksi kayu bulat  dari 19 HPH yang diamati  mencapai 482.309,96 m3  dengan areal tebangan 40.781,80 Ha.  Dari volume produksi tersebut sebesar 251.816,41 m3(52,19%). Tingginya jenis merbau terhadap produksi kayu bulat HPH pada tahun 2002 ini diduga sebagai akibat kebijakan kuota eksport kayu bulat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.  

 

Penerimaan DR dan PSDH

Sebagaimana halnya dengan produksi merbau, penerimaan DR dan PSDH meningkat tajam pada tahun 2002-2003 dan menurun secara nyata pula pada tahun 2004- 2005.  Perkembangan penerimaan DR dan PSDH lima tahun terakhir dari 18 HPH contoh seperti disajikan pada Gambar 4 dan 5.

Penerimaan DR dan PSDH setiap tahun sebesar 28,64 %  merupakan kontribusi dari  produksi kayu merbau.  Bila angka kontribusi ini digunakan untuk menilai kontribusi rata-rata tahunan kayu merbau terhadap penerimaan DR dan PSDH di Papua, maka dalam kurun waktu 10 tahun, rata-rata penerimaan DR dari produksi merbau sebesar Rp 23.727.525.639,07,-/tahun sedangkan PSDH sebesar Rp. 8.909.589.004,65,-/tahun.  Pawitno (2003) melaporkan bahwa  rata-rata pendapatan sektor kehutanan pertahun selama 10 tahun (1993-2002) Rp 12.021.502.379,68,-/tahun, berarti bahwa sebesar 36,83 % merupakan kontribusi dari penerimaan DR dan PSDH jenis merbau atau sebesar 1,82 % dari total pendapatan daerah per tahun.  Bila terjadi pelarangan penebangan merbau di hutan alam produksi di Papua, maka minimal penerimaan daerah di sektor kehutanan menurun sebesar 36,83 %  atau pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 1,82 %.

Penurunan ini tentunya akan berdampak negatif pada pembangunan daerah di sektor kehutanan.  Kayoi, M (2003) melaporkan bahwa penerimaan PSDH dari HPH sebesar Rp 31.100.000.000,-/tahun (periode 1994 – 2002).  Sedangkan dari DR diperoleh sebesar US$ 18,09 juta/tahun  ditambah Rp 38.366.666.666,67,-/tahun.  Dari hasil ini pemerintah provinsi menerima sebesar Rp 7.622.222.222,22,-/tahun dan kabupaten  Rp. 3. 488.888.888,89,-/tahun.  Bila ditinjau besar kontribusi penerimaan DR dan PSDH dari produksi jenis merbau, maka provinsi menerima sebesar Rp 2.183.004.444,44,-/tahun dan kabupaten Rp. 999.217.777,78 ,-/tahun.  Hilangnya penerimaan pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten yang bersumber dari konstribusi DR dan PSDH jenis merbau ini tentunya akan berdampak pada berkurangnya anggaran pembangunan sektor kehutanan Provinsi maupun Kabupaten

 

Perdagangan Merbau

Perdagangan kayu bulat merbau asal Papua  tahun 2003 – 2005 seluruhnya  hanya dilakukan di dalam Negeri, yaitu untuk kebutuhan lokal Papua dan perdagangan antar pulau.   Proporsi volume kayu bulat merbau yang beredar menurut daerah tujuan.

 

 

Volumne kayu bulat merbau yang diperdagangkan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir  sebagian besar (64,14 %) diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku industri yang ada di Papua dan  Papua Barat sebesar   dan sisanya sebesar 35,86% diperdagangkan antar pulau dengan tujuan utama  Jawa Timur, Maluku,  Kalimantan dan Jakarta.  Ke empat daerah tujuan tersebut diketahui sebagai daerah pusat  industri perkayuan  (Penggergajian Kayu) di Indonesia.  Volume perdagangan kayu merbau tersebut jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan rata-rata kayu bulat merbau yang diperdagangkan pada tahun 1994-2004, seperti yang dilaporkan oleh Kayoi (2003) yaitu berkisar 463.327,33 – 556.366,77 m3/tahun  .  Bahkan pada tahun yang sama, volume eksport  rata-rata 102.915,93 m3/tahun.  Gambaran perdagangan kayu bulat merbau asal Papua  tersebut didasarkan pada hasil  rekapitulasi dari  lembar ke tiga dokumen SKSHH  sebanyak  973 set.  Artinya bahwa volume kayu bulat adalah volume kayu bulat  tersebut diperdagangkan secara  legal berdasarkan dokumen yang sah. 

Volume  ekspor kayu bulat tidak terlaporkan oleh BSPHH Wilayah XVII Jayapura dalam tiga tahun terakhir.  Ada dua kemungkinan yang mungkin terjadi.  Pertama, bahwa selama tiga tahun terakhir secara legal memang tidak ada kayu bulat merbau asal  Papua yang diekspor.  Kedua, bahwa terdapat sejumlah kayu bulat merbau yang  dieksport secara illegal melalui sindikat perdagangan kayu bulat. Diduga kuat bahwa kayu bulat baik perdagangan lokal maupun perdagangan antar pulau  sebagian diseludupkan untuk eksport sekalipun pada dokumen SKSHH ditetapkan daerah tujuan lokal dan antar pulau. 

Volume kayu bulat merbau yang diperdagangkan untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku industri lokal, hasilnya sebagian diekspor dalam bentuk kayu olahan.  Pada tahun 2003, berdasarkan Laporan BSPHH Wilayah XVII, bahwa negara tujuan ekspor kayu olahan asal Tanah Papua adalah Jepang, Korea, Saudi Arabia, Kuwait, Dubai, Doha, Dammam, Bahrain dan Jeddah dengan total volume eksport 102.915,93 m3.  Proporsi kayu olahan asal Papua yang beredar  berdasar daerah tujuan.

 

 

Kayu olahan asal papua yang diperdagangkan tidak dirinci menurut jenis.  Namu hampir dipastikan jika kayu olahan eksport adalah kayu gergajian (sawn timber) seluruhnya jenis merbau.  Sedangkan kayu olahan dalam bentuk plywood atau chips, tidak mungkin dari jenis merbau.

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa pengawasan peredaran  dan perdagangan kayu merbau asal Papua belum efektif.  Faktor penyebab utama diduga sebagai akibat belum adanya koordinasi antar instansi teknis terkait dan rumitnya penyelesaian dokumen peredaran dan perdagangan kayu.  Kondisi ini diperparah lagi oleh lemahnya sistem penatausahaan  dokumen hasil hutan kayu

 

 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

 Kesimpulan

 

1.      Persediaan tegakan merbau di alam masih cukup tersedia baik tegakan tingkat permudaan, pohon inti maupun pohon masak tebang, meskipun penyebarannya tidak merata diseluruh areal hutan produksi di Tanah Papua.

2.      Pembalakan kayu merbau oleh perusahaan HPH di Papua cukup intensif dengan proporsi terhadap produksi kayu komersial  sebesar 28,6%, namun persediaan tegakan pohon inti dan permudaan merbau pada areal bekas tebangan masih mencukupi.

3.      Ketersediaan pohon inti dan permudaan alam yang mencukupi di areal bekas tebangan mengindikasikan bahwa jenis merbau belum terancam punah. Dengan demikian intensifnya penebangan dan tingginya eksport logs jenis merbau dari Papua belum dapat dijadikan dasar mendaftarkan dalam apendix CITES, tetapi harus dibuktikan dulu tingkat keterancamannya di alam.

4.      Bila terjadi pelarangan penebangan merbau di hutan alam produksi di Papua, maka minimal penerimaan daerah di sektor kehutanan menurun sebesar 36,83 %  atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,82 %. 

5.      Kayu bulat merbau sebagian besar  64,14% digunakan untuk pemenuhan bahan baku di Papua dan sisanya untuk pemenuhan bahan baku industri di Jawa, Sumatera dan Sulawesi

6.      Periode 2003 – 2005, data eksport kayu bulat di Papua tidak terlaporkan, karena eksport umumnya dilakukan secara illegal, sedangkan kayu olahan sebagian besar diperdagangkan antar pulau dan hanya 15,14 % yang dieksport.

 

Rekomendasi

 

1.     Pengendalian penebangan jenis merbau di areal konsesi HPH dilakukan  dengan penebangan selektif berdasarkan limit diameter tertentu yang ditetapkan berdasarkan struktur tegakan merbau yang tersedia di alam.

2.    Upaya penanaman jenis merbau pada hutan produksi baik di dalam maupun di luar konsesi HPH segera dilakukan melalui kebijakan mewajibkan setiap pemegang HPH untuk membangun HTI merbau dengan target luasan tertentu sebagai salah satu syarat  persetujuan dan pengesahan RKT perusahaan.

3.    Regulasi pelarangan ekspor dan perdagangan antar pulau kayu bulat merbau dan jenis komersil lain asal Papua agar benar-benar diterapkan dilapangan melalui pengawasan ketat terhadap peredaran hasil  hutan kayu dan memberi sanksi hukum yang berat terhadap oknum yang melanggar.

4.    Pemerintah bersama NGO dan Perguruan Tinggi segera melakukan kegiatan inventarisasi detail untuk tujuan pemetaan penyebaran dan potensi merbau di kawasan hutan produksi Papua.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Dinas Kehutanan.  2003.  Redesain Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu/Hak Pengusahaan Hutan Provinsi Papua.  Dinas Kehutanan.  Pemerintah Provinsi Papua, Jayapura.

Kanwil Kehutanan Irian Jaya,  2001.  Laporan Hasil Redesign Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di Provinsi Irian Jaya.  Kantor Wilayah Kehutanan Provinsi Irian Jaya, Jayapura.

Kayoi, M.,  2003.  Pembalakan Haram di Papua.  Dalam Tropika : Hidup Harmonis dengan alam.  Volume 4 (8) : 18 -19.

Keong, Ch.H.,  2006.  Review of  trade in  merbau (Intsia spp.) from major range State to Germany and the EU : A Preliminary assesment. An information document prepared by TRAFIC for the Sixteenth meeting of the CITES Plant Committee on request of the German CITES Scientific Autority (Bundesamt fur Naturshutz).  TRAFIC Internasional, Selangor –Malaysia.

Piskaut, P., 2006.  Analysis of Trade of Intsia spp in New Guinea.  Biology Department of Papua New Guinea.

Pawitno, 2003.  Kontribusi Pendapatan Sub Sektor Kehutanan Terhadap Pendapatan Daerah di Papua.  Skripsi Sarjana Kehutanan UNIPA (tidak diterbitkan).

Rachman, E.  2003.  Pengelolaan Kayu Merbau di Hutan Alam: Kajian Potensi dan eksploitasi kayu merbau di hutan alam produksi. Dalam Prosiding Lokakarya Ekspose Hasil-Hal Penelitian Balai Penelitian Kehutanan Manokwari Tahun 2003.  BPK Manokwari. pp : 110 -122.

Setioharnowo, J.P.  1984.  Perubahan Distribusi Diameter Pohon Komersil Pada Pembalakan di Petak Tebang Mandopi Kompleks Hutan Pami  PT Inhutani II Manokwari (tidak diterbitkan).

Suranto, W. D, 2000.  Analisis Vegetasi di Kebun Plasma Nutfah Petak 23 V, 22 W, dan 23 W HPH PT. Intim Pura Timber Co. Kabupaten Sorong.  Skripsi Sarjana Kehutanan UNCEN (tidak diterbitkan).

Tokede, M.J.  1984.  Percobaan Penanaman Stump Nyato (Palaquium amboinense Burck.

Tokede, M.J., dan M.St.E.  Kilmaskossu, 1992.  Essay on regenerasi of merbau (Intsia bijuga OK) in Irian Jaya.  In Proceeding of The Biosoc, Faperta Uncen, September 2-3.